MK Diminta Batasi Pengecualian Pembakaran Lahan Berbasis Kearifan Lokal

Dua kelompok masyarakat adat telah mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pengajuan ini dilakukan ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat mengubah interpretasi yang mungkin merugikan hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Barito Utara, Putes Lekas, bersama Era Purnama Dewi dari Kabupaten Kampar, Riau, mewakili dua kelompok ini. Mereka mendorong pengakuan terhadap pentingnya kearifan lokal dalam praktik pengelolaan lahan di komunitas adat.

Permohonan ini menggambarkan kekhawatiran bahwa norma yang ada saat ini tidak cukup jelas dan cenderung memarginalkan praktik tradisional masyarakat adat. Akibatnya, banyak pihak yang tidak berhak bisa memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi.

Pentingnya Memahami Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lahan

Bagi masyarakat adat, kearifan lokal adalah jantung dari praktik pengelolaan sumber daya alam. Mereka memiliki metode unik yang diwariskan secara turun-temurun untuk memanfaatkan lahan dengan cara yang berkelanjutan.

Namun, saat ini, hukum yang berlaku tidak memberikan perlindungan yang sesuai bagi mereka. Ketiadaan definisi yang jelas mengenai siapa yang dianggap “masyarakat” dalam konteks hukum mengakibatkan kebingungan dan penafsiran yang menyimpang.

Kondisi ini memungkinkan pihak-pihak luar yang tidak memiliki hubungan dengan masyarakat adat untuk melakukan pembakaran lahan dengan alasan mengikuti kearifan lokal. Situasi ini sangat merugikan masyarakat adat yang menjalankan praktik tradisional dengan penuh tanggung jawab.

Dampak Buruk dari Penyamarataan Norma Hukum

Penyamarataan norma yang terjadi dalam undang-undang kini menyebabkan masyarakat adat sering kali dijadikan kambing hitam atas kebakaran hutan dan lahan. Padahal, mereka memiliki sistem pengetahuan yang unik dan tidak dapat disamakan dengan praktik pembakaran yang dilakukan oleh pihak non-adat.

Putes Lekas menegaskan bahwa praktik perladangan gilir balik yang dilakukan oleh masyarakat adat sangat teratur. Mereka mematuhi kalender pertanian lokal dan selalu berkoordinasi dengan pemilik lahan lainnya sebelum melakukan aktivitas.

Situasi ini menciptakan ketidakadilan, di mana masyarakat adat harus menghadapi ancaman hukum yang berat, seperti pidana penjara dan denda yang mengerikan. Selain itu, instruksi pemerintah yang memperkuat larangan pembakaran tidak membedakan antara praktik adat dan kegiatan komersial.

Kondisi Lingkungan dan Hak Asasi Manusia di Tengah Karhutla

Kondisi lingkungan yang memburuk akibat kabut asap dari kebakaran lahan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Era Purnama Dewi, sebagai salah satu pemohon, mengungkapkan bahwa ia mengalami gangguan pernapasan akibat dampak dari kebakaran lahan yang terjadi sepanjang September hingga Oktober.

Kerugian ini tidak hanya berdampak pada kesehatan pribadi tetapi juga kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Negara dinilai belum memiliki ukuran normatif yang jelas untuk membedakan antara pembakaran lahan untuk kepentingan adat dan untuk kepentingan komersial.

Hal ini menambah kompleksitas dalam pembahasan hukum mengenai pengelolaan lahan dan memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan. Masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan praktik tradisional yang telah mereka pegang teguh selama berabad-abad.

Tuntutan Hukum dan Harapan untuk Keberlanjutan

Dalam petitumnya, para pemohon juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa norma yang ada bertentangan dengan konstitusi. Mereka menginginkan pemaknaan bahwa pengecualian larangan pembakaran lahan mesti dilakukan dengan ketentuan yang lebih spesifik.

Beberapa ketentuan tersebut mencakup pelaksanaan praktik pembakaran lahan hanya untuk anggota masyarakat hukum adat yang menjalankan kegiatan tersebut berdasarkan tradisi. Selain itu, luas lahan maksimum yang diperbolehkan juga diatur agar tidak lebih dari dua hektar per kepala keluarga.

Dengan memberikan batasan ini, diharapkan peraturan dapat melindungi kearifan lokal dan memastikan bahwa praktik tersebut dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Upaya ini akan membantu mempertahankan tujuan perlindungan lingkungan sembari memberikan pengakuan kepada masyarakat adat.