Gerakan solidaritas masyarakat Surabaya semakin menguat, terutama pasca insiden tindakan represif aparat dalam demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Koalisi Gerakan Warga Sadar Surabaya merasa perlu untuk mengecam kekerasan yang mencapai ratusan mahasiswa dalam aksi damai ini.
Menurut Joeni Arianto Kurniawan, seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, situasi ini merupakan tanda bahaya bagi kelompok-kelompok kritis. Penangkapannya mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintah perlu berhenti menggunakan kekerasan dalam menghadapi suara kritis di masyarakat.
Joeni menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap mahasiswa harus dihentikan, terutama mengingat kampus seharusnya menjadi ruang untuk berdiskusi dan mengembangkan demokrasi. Ia menyerukan kepada penguasa agar memahami pentingnya perlindungan terhadap sivitas akademika.
Solidaritas Akademisi Terhadap Kekerasan Aparat
Aksi solidaritas yang berlangsung di Surabaya bukan hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga dosen dan seluruh sivitas akademika. Melalui gerakan ini, mereka berusaha menggalang kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam menanggapi dinamika politik yang terjadi saat ini.
Bergabungnya dosen dalam gerakan ini menunjukkan betapa khawatirnya mereka terhadap kondisi demokrasi yang semakin mengkhawatirkan. Herlina Yoka Roida dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai respons pemerintah terhadap suara kritis mahasiswa telah melewati batas.
Herlina mengritik tindakan aparatur kepolisian yang masuk ke area kampus untuk membubarkan demonstrasi. Menurutnya, langkah ini menciptakan preseden berbahaya yang bisa menimpa kampus-kampus lain di seluruh Indonesia.
Kampus sebagai Ruang Demokrasi yang Terancam
Akademisi juga meragukan sikap aparat kepolisian yang mempertanyakan aktivitas mahasiswa di dalam kampus, terutama saat malam hari. Mereka berpendapat bahwa kampus seharusnya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar dan berdiskusi tanpa adanya rasa takut akan represifitas.
Mahasiswa yang berada di kampus pada malam hari, kata akademisi, adalah hal yang normal dan tidak seharusnya dipermasalahkan. Dalam pandangan mereka, tidak ada alasan untuk membatasi kebebasan mahasiswa selama tidak melanggar hukum.
“Kampus adalah ruang terbuka untuk berdiskusi, dan wajar bila mahasiswa ingin memanfaatkannya hingga malam. Tidak ada keadaan darurat yang memberi hak kepada aparat untuk membatasi jam keberadaan mahasiswa,” ujar salah satu akademisi.
Menyoroti Dampak pada Gerakan Sosial di Wilayah Lain
Menurut Daniel Situmorang, Menteri Sosial dan Politik BEM Unair, situasi di Yogyakarta menjadi refleksi untuk gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya. Ia mengkhawatirkan jika kekerasan serupa terjadi di Surabaya, mengikuti jejak kota lain.
Daniel menyatakan keprihatinan atas penangkapan sekelompok masyarakat sipil dalam demonstrasi di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi serupa bisa memicu ketidakpuasan di berbagai daerah.
Dengan kejadian di Yogyakarta yang melibatkan 154 orang ditahan, Daniel merasa perlu ada pembelajaran dari insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya solidaritas di antara gerakan sosial, agar lebih kuat menghadapi tantangan yang ada.
Perlunya Keterlibatan Semua Pihak dalam Mempertahankan Demokrasi
Sikap represif aparat pada demonstrasi bukan saja menjadi masalah bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat. Masyarakat sipil, termasuk akademisi, harus lebih voicing atas situasi ini agar suara mereka terdengar di tengah kebisingan politik.
Kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam menjalankan dan menjaga demokrasi harus ditanamkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi tindakan yang merugikan masyarakat saat menyuarakan pendapat.
Keterlibatan dosen dan akademisi dalam aksi ini posisi mereka sebagai pemimpin opini, yang turut serta menegosiasikan hak-hak sipil. Pembentukan aliansi ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam iklim politik di tanah air.
