Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan kampus Universitas Negeri Islam (UIN) Alauddin Makassar berlangsung ricuh pada malam hari, menyisakan ketegangan di tengah masyarakat. Ketegangan ini berawal karena massa demonstran terlibat bentrok dengan pengemudi ojek online, yang berjuang untuk menolak program dari Pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Kericuhan memuncak saat masa menutup sebagian Jalan Sultan Alauddin, mengakibatkan kemacetan dan mengganggu akses masyarakat dari Kabupaten Gowa menuju Kota Makassar. Banyak pengguna jalan, termasuk ambulans, terpaksa terjebak dalam kemacetan yang cukup panjang.
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menjelaskan bahwa bentrokan terjadi karena pengunjuk rasa menghalangi jalan dan membakar ban. Sementara itu, masyarakat setempat juga mengambil tindakan yang dianggap sebagai reaksi alami terhadap aksi yang menyusahkan mereka.
Penjelasan Tentang Bentrokan dan Reaksi Masyarakat Setempat
Aksi mahasiswa yang berlangsung hingga larut malam itu tentu tidak berjalan mulus. Warga setempat dan pengemudi ojek online merasa marah karena aksi tersebut mengakibatkan keterlambatan akses ambulans dan kendaraan lainnya. Saling serang antara dua pihak pun terjadi, dengan lemparan batu sebagai bentuk protes.
Kombes Arya menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak asasi manusia, tetapi tidak boleh sampai mengganggu hak orang lain. Dengan tegas ia mengungkapkan bahwa masyarakat berhak merasa terganggu jika akses jalan mereka terhalang oleh aksi tersebut.
Polisi mencoba untuk meredakan situasi dengan pendekatan negosiasi. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respon baik dari para demonstran yang tetap bertahan dengan tuntutannya. Mereka menilai hak mereka untuk bersuara dan menyuarakan aspirasi harus tetap dihormati.
Tuntutan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Dalam aksi tersebut, mahasiswa HMI membawa beberapa tuntutan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Di antara yang paling mendesak adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga evaluasi menyeluruh terkait tata kelola dan akuntabilitasnya. Mereka ingin adanya transparansi dalam setiap program yang dijalankan pemerintah.
Di samping itu, mereka juga menolak Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan mendesak evaluasi total terhadap kebijakan tersebut. Penurunan harga BBM serta jaminan distribusi juga menjadi bagian dari agenda yang ingin disuarakan oleh para mahasiswa.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya mendorong stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta menolak kebijakan perpajakan yang dirasa memberatkan rakyat. Mereka berupaya menjadikan pendidikan berkualitas dan inklusif sebagai salah satu fokus utama tuntutan mereka kepada pemerintah.
Komitmen untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tahun Pemilu
Selain itu, mahasiswa menuntut agar taraf perlindungan terhadap aktivis dan jurnalis ditingkatkan, di mana mereka ingin menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat tersebut. Situasi yang terjadi berfungsi sebagai pengingat bahwa hak asasi setiap individu harus dipenuhi tanpa terkecuali.
Komitmen untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik juga terungkap. Mereka mendesak revisi terhadap Undang-Undang Pemilu untuk memastikan bahwa semua suara rakyat terwakili dengan baik, termasuk tinjauan terhadap parliamentary threshold yang ada saat ini.
Sebagai penutup, para mahasiswa meminta agar regulasi yang melemahkan akuntabilitas institusi kepolisian dicabut. Mereka menyadari bahwa perubahan yang diinginkan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perhatian nyata dari pemerintah dan institusi terkait.
