Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, baru-baru ini membahas sejumlah program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu sorotan utamanya adalah program Sekolah Rakyat yang saat ini tidak memberikan ruang bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangannya.
Carmelita memberi contoh mengenai bagaimana pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan tanpa melibatkan badan usaha swasta. Alih-alih melalui proses tender, proyek tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada perusahaan BUMN, yang menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat.
“Ada beberapa program pemerintah yang berupaya membangun sekolah rakyat di seratus lokasi, tetapi pelaksanaannya tidak melibatkan kami dari pihak swasta. Seluruhnya dikerjakan oleh BUMN,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia di Jakarta. Kondisi ini memicu keprihatinan di kalangan pelaku usaha.
Selain Sekolah Rakyat, ia juga menyampaikan bahwa banyak proyek prioritas lainnya yang belum melibatkan sektor swasta. Proyek irigasi yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 menjadi salah satu contohnya yang menurutnya perlu diperhatikan.
“Inpres 2/2025 mengenai pekerjaan irigasi juga menunjukkan penugasan langsung. Proyek Kampung Nelayan Merah Putih juga tidak ditenderkan,” imbuh Carmelita, menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas berbagai program.
Dia menilai bahwa skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dapat berfungsi sebagai instrumen yang penting, terutama di masa keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan.
“Dalam RPJMN 2020-2024, total investasi infrastruktur nasional diperkirakan mencapai lebih dari 6.500 unit. Namun, kemampuan APBN dan BUMN baru mampu mendanai sekitar 57 persen dari total tersebut, sehingga menyisakan 43 persen yang perlu diisi oleh sektor swasta,” tuturnya.
Peran Penting Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur
Sektor swasta memiliki peran penting yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Keterlibatan mereka dapat membawa inovasi dan efisiensi dalam berbagai proyek yang dijalankan pemerintah.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu membuka akses agar swasta bisa ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek besar ini. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Jika pemerintah terus mengandalkan BUMN tanpa melibatkan swasta, efeknya akan sangat terbatas. Oleh karena itu, jalur kerjasama yang lebih inklusif menjadi kunci dalam mendorong perkembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga dapat mengurangi pemborosan anggaran. Model kemitraan yang baik dapat mengarah pada pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
Dengan begitu, akan tercipta sinergi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait untuk kemajuan pembangunan infrastruktur yang inklusif.
Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur
Walaupun ada banyak kesempatan untuk melibatkan swasta, masih terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam proses pengadaan proyek.
Kurangnya informasi yang jelas mengenai proyek yang ditenderkan sering kali membuat swasta merasa terpinggirkan. Banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan untuk bersaing dengan BUMN yang biasanya sudah memiliki jaringan yang kuat.
Selain itu, proses birokrasi yang berbelit juga menjadi penghalang. Keterlibatan swasta sering kali terhambat oleh panjangnya prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan izin dan partisipasi dalam proyek-proyek pemerintah.
Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pengadaan dan kemitraan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi sektor swasta untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan.
Jika tantangan ini dapat diatasi, diyakini bahwa akan ada peningkatan dalam partisipasi swasta yang akan menguntungkan semua pihak. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat.
Peluang Baru bagi Sektor Swasta di Masa Depan
Melihat dinamika pembangunan saat ini, terdapat banyak peluang bagi sektor swasta untuk terlibat. Fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya terealisasi membuka jalan untuk inovasi baru dari pihak swasta.
Misalnya, pada sektor teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang pesat. Inisiatif untuk memodernisasi infrastruktur digital sangat membutuhkan peran aktif dari swasta agar lebih cepat dan efisien.
Sektor energi terbarukan juga menjadi salah satu area yang menjanjikan bagi investasi dari pihak swasta. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlangsungan lingkungan, proyek energi bersih semakin terlihat menarik bagi investor.
Pemerintah juga mulai merencanakan berbagai insentif untuk menarik investasi dari sektor swasta. Ini menjadi dorongan positif bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang dicanangkan.
Memastikan bahwa sektor swasta merasa dilibatkan dan dihargai dalam pembangunan infrastruktur, menjadi suatu keharusan. Ini bisa menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan berkelanjutan.
