Mantan Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia untuk periode 2019-2024, Ishfah Abidal Azis, mengungkapkan skenario mencengangkan yang melibatkan pengaturan pemenang tender katering haji. Dalam pengakuannya, Ishfah menjelaskan bagaimana ia diminta oleh Ketua Komisi VIII DPR untuk memungut fee dari penyedia jasa katering tersebut demi kepentingan Pemilu 2024.
Pengakuan tersebut disampaikan Ishfah dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Dalam kesaksian ini, ia berinteraksi dengan mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, yang turut memberikan pernyataan terkait pengaturannya pada pengadaan katering haji.
Di tengah persidangan, Ishfah mencurahkan semua yang terjadi, termasuk permintaan uang dari pihak DPR untuk keperluan Panitia Kerja yang melakukan kunjungan kerja di Saudi. Permintaan tersebut tidak hanya mencolok, tetapi juga menyoroti tahapan yang lebih besar dalam pengaturan kuota haji yang menjadi sorotan publik.
Pengaturan Tender Katering dan Permintaan Fee yang Mencengangkan
Ishfah menyebutkan bahwa pengaturannya dimulai dengan pertemuan yang terjadi pada bulan November 2023 dengan Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR. Pada waktu tersebut, Marwan meminta agar Ishfah mengatur dan menunjuk penyedia katering untuk pelayanan haji tahun 2024 dengan persyaratan memungut fee dari penyedia tersebut.
Ishfah menjelaskan bagaimana ia memperolehnya lewat obrolan informal namun serius tersebut. Menurutnya, permintaan fee ini terselip dalam strategi menjelang pemilihan umum mendatang, di mana setiap aliran dana sangat penting untuk kelancaran berbagai kegiatan politik.
Sewaktu ditanya oleh Hilman mengenai permintaan uang ‘kurma’ dan ‘sajadah’ untuk sejumlah anggota Panja yang melakukan kunjungan kerja, Ishfah menunjukkan bahwa kebutuhan ini menjadi bagian dari anggaran yang seharusnya dipertanggungjawabkan, tetapi justru digunakan untuk hal lain.
Dampak Proses Hukum Terhadap Kementerian Agama
Dalam persidangan tersebut, Hilman Latief memberikan penjelasan tentang pemindahan Rizky Fisa Abadi yang menjadi fokus dalam pengaturan katering. Hal ini memperlihatkan adanya dinamika internal di Kementerian Agama yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan ibadah haji secara efektif.
Rizky yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Perizinan kemudian diangkat menjadi Kasubdit Katering Haji, yang mencerminkan struktur kepemimpinan yang berujung pada keputusan yang kontroversial. Hilman menjelaskan bahwa perubahan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang terpengaruh oleh masukan dari Ishfah.
Situasi ini menjadi semakin rumit ketika tahu bahwa Rizky Fisa kemudian diperhadapkan dengan masalah hukum sehubungan dengan pengadaan katering, menyebabkan posisinya tidak bertahan lama. Proses hukum ini juga menyoroti potensi korupsi yang dialami dalam pengelolaan haji oleh pihak Kementerian yang seharusnya bertanggung jawab atas layanan bagi umat.
Respon dan Tindakan Lanjutan dari Pihak Terkait
Sampai saat ini, Marwan Dasopang yang terlibat langsung dalam pengaturan ini belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan yang dilontarkan. Ketidakhadiran respons dari pihak-pihak terlibat menunjukkan adanya hambatan dalam transparansi yang seharusnya menjadi landasan penyelenggaraan ibadah haji.
Tidakan kriminal yang melandasi kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam pengelolaan keuangan negara, terutama yang terkait dengan haji. Transparansi dan integritas dalam proses pengadaan menjadi mutlak untuk menghindari kejanggalan dalam penyelenggaraan layanan umat yang sakral ini.
Lebih lanjut, keberadaan saksi-saksi lain dalam pengadilan diharapkan dapat memperjelas gambaran keseluruhan terkait kasus ini. Saat ini, jaksa KPK juga mengupayakan klarifikasi dan pembuktian terhadap 4 terdakwa yang terlibat dalam skandal dugaan korupsi yang merugikan negara secara signifikan.
