Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya perkembangan teknologi digital yang sejalan dengan perlindungan hak cipta dan penghargaan terhadap karya jurnalistik. Penyampaian ini dilakukan dalam forum ASEAN tentang Perlindungan Karya Jurnalistik di Era Digital yang berlangsung di Bali pada tanggal 10 Oktober.
Supratman menyoroti bahwa jurnalis dan organisasi media harus merasakan kepastian hukum serta mendapatkan manfaat ekonomi yang seimbang dari karya yang mereka ciptakan. Hal ini sangat krusial di era di mana distribusi informasi begitu cepat dan luas.
Di tengah perubahan yang pesat, Supratman mengingatkan bahwa teknologi tidak boleh membuat nilai karya manusia menjadi tidak terlihat. Karya jurnalistik yang kini bisa diproduksi dan disebarluaskan secara instan membawa tantangan tersendiri dalam menjaga hak-hak pencipta karya.
Pentingnya Perlindungan Hak Cipta dalam Jurnalisme Modern
Perlindungan karya jurnalistik bukan hanya soal hak ekonomi, tetapi juga penting untuk keberlangsungan ekosistem informasi. Supratman menggarisbawahi bahwa kualitas demokrasi dan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat sangat tergantung pada perlindungan ini.
Di tingkat ASEAN, tantangan menjadi lebih kompleks karena karya jurnalistik tidak lagi terbatas pada batas negara. Oleh karena itu, kolaborasi lintas negara sangat diperlukan untuk mengatasi isu ini.
Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama regional melalui transparansi penggunaan karya, remunerasi yang adil, serta interoperabilitas sistem pengelolaan hak. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pemegang hak dalam berbagai yurisdiksi.
Kesenjangan Ekonomi di Ekosistem Digital
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyoroti ketidakadilan dalam distribusi nilai ekonomi di ekosistem digital. Menurutnya, platform digital mendapatkan keuntungan besar, sedangkan jurnalis dan media sering kali tidak mendapat imbalan yang sepadan.
Ia menekankan bahwa masalah ini melampaui aspek ekonomi dan menyentuh isu etika serta keberlanjutan jurnalisme. Jika jurnalis tidak memperoleh kompensasi yang adil, fungsi media dalam menyampaikan informasi dan mendukung demokrasi akan terancam.
Komaruddin juga mengingatkan mengenai dampak penggunaan karya jurnalistik dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Dalam perkembangan teknologi ini, hasil kerja jurnalis sering kali digunakan tanpa penghargaan yang layak.
Tantangan Baru dari Kecerdasan Artifisial dalam Jurnalisme
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dalam penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital dan sistem AI. Perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak.
Fifi menilai munculnya AI generatif menciptakan pertanyaan baru mengenai pengakuan dan penghargaan terhadap jurnalis serta organisasi media. Hal ini membutuhkan kebijakan pelindungan yang seimbang, antara hak pencipta dan kepentingan publik.
Pelindungan hak cipta di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan, termasuk peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
Dalam forum yang diadakan di Bali, diskusi mengenai perlindungan karya jurnalistik dalam rezim hak cipta menarik partisipasi dari beragam pihak, termasuk dewan pers dan pemimpin redaksi dari berbagai negara ASEAN. Hermansyah Siregar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, menyampaikan harapannya agar diskusi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih kuat dan menyeluruh.
Forum ini menjadi panggung untuk mengeksplorasi berbagai pilihan kebijakan dalam melindungi karya jurnalistik. Diskusi yang berfokus pada hak-hak penerbit pers dan tantangan yang dihadapi oleh karya jurnalistik di dunia digital dinilai sangat penting.
Diharapkan, kolaborasi antara pemangku kepentingan di ASEAN dapat memperkaya perspektif mengenai perlindungan karya jurnalistik. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi jurnalis dan organisasi media dalam menjalankan tugasnya.
