Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa filosofi ekonomi yang diterapkan selama ini tidak sejalan dengan Konstitusi. Dia menegaskan pentingnya melakukan evaluasi dan kembali ke prinsip dasar yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam sambutannya di acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026, Prabowo mendesak agar semua pihak berani mengoreksi kesalahan yang telah ada. Dia percaya bahwa saatnya untuk bersikap jujur mengenai keadaan ekonomi bangsa.
“Kita harus berani, sekarang saatnya kita katakan apa adanya,” tegas Prabowo, menekankan urgensi penyesuaian dalam ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan yang lebih adil dan merata.
Filosofi Ekonomi yang Harus Diperbaiki untuk Kesejahteraan Bersama
Prabowo juga menunjukkan keprihatinannya tentang ketimpangan kekayaan yang terjadi di negara ini. Ia menilai bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang, sedangkan mayoritas masyarakat tidak merasakan manfaatnya.
Menurutnya, elite politik di Indonesia harus lebih peka terhadap permasalahan ini dan menyadari adanya kebocoran sumber daya yang signifikan. “Kekayaan ini seharusnya dinikmati oleh semua, bukan hanya oleh yang memiliki akses,” pungkasnya.
Dia menegaskan perlunya langkah konkret untuk mengatasi ketidakadilan ini, dengan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini menjadi salah satu prinsip dasar dari Pasal 33 UUD NRI 1945 yang harus dihidupkan kembali.
Komitmen untuk Mengembalikan Negara pada Jalur yang Benar
Prabowo menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, ia akan berusaha mengembalikan Indonesia kepada prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. “Selama ini, ekonomi kita hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen masyarakat,” ujarnya, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam mengenai keadilan sosial.
Dia percaya bahwa sebagai presiden, ia akan mengambil langkah-langkah lebih proaktif untuk mencegah ketidakadilan yang serupa terjadi di masa depan. Semua elemen masyarakat, termasuk rakyat, harus merasa percaya diri bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.
Prabowo juga menyoroti banyak tantangan yang harus dihadapi agar Indonesia dapat maju dan kuat. Ia merasakan ada pihak-pihak tertentu yang enggan melihat kemajuan Indonesia, bahkan sejak masa proklamasi kemerdekaan.
Menghadapi Tantangan Lingkungan dan Respons Internasional
Prabowo memberikan contoh nyata menyangkut tantangan lingkungan yang harus dihadapi oleh Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi. Dia menilai bahwa ada pihak internasional yang meremehkan situasi tersebut, padahal ada faktor internal yang juga perlu dianggap serius.
Dia menggarisbawahi bahwa banyak perusahaan asing yang terlibat dalam masalah tersebut, dan mereka harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. “Perusahaan-perusahaan tersebut sudah berkali-kali melanggar, dan ini tidak boleh dibiarkan,” jelasnya.
Prabowo berjanji untuk mengungkap identitas perusahaan-perusahaan yang terlibat di kemudian hari, sebagai wujud komitmennya untuk menuntut pertanggungjawaban. Dalam hal ini, dia menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan keadilan sosial dan lingkungan.
