Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi mengesahkan tim Panitia Khusus (Pansus) untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2025, menjadikan langkah ini sebagai momentum penting dalam menyelesaikan permasalahan agraria di Tanah Air.
Pengesahan tim ini berawal dari hasil rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah Pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan jawaban terhadap velositas konflik agraria yang terus meningkat, berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.
“Rapat konsultasi yang dilakukan pada 1 Oktober 2025 lalu, menggambarkan keseriusan DPR untuk menangani isu ini dengan lebih terstruktur,” ucap Dasco, yang menekankan pentingnya pengelolaan agraria yang lebih baik.
Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai persetujuan terhadap tim Pansus dan susunan keanggotaannya dijawab dengan tegas oleh anggota rapat: “Setuju,” menunjukan dukungan penuh terhadap langkah ini. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik yang selama ini menghambat kemajuan di bidang pertanian dan pengelolaan lahan.
Sebelumnya, Dasco juga mendorong pemerintah agar segera melakukan penataan ruang wilayah secara menyeluruh. Usulan tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penggunaan lahan secara tidak berdaya dan tumpang tindih.
Peran Pansus Dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkepanjangan
Pansus Penyelesaian Konflik Agraria diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menemukan solusi yang adil bagi masyarakat. Dengan adanya tim yang khusus menangani masalah ini, diharapkan proses penyelesaian bisa lebih cepat dan transparan.
Tim Pansus ini juga dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan agraria yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.
Kehadiran Pansus juga diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak. Termasuk antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur.
Secara keseluruhan, Pansus ini menjadi langkah awal untuk membawa perubahan signifikan dalam tatanan agraria di Indonesia. Disisi lain, harapan besar juga terpampang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
Proses Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pansus
Proses pembentukan tim Pansus diawali dari diskusi intensif antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi yang ada. Dasco mengungkapkan bahwa keanggotaan Pansus ini diisi oleh para anggota yang memiliki latar belakang beragam untuk menciptakan pendekatan multidisiplin.
Tim ini terdiri dari perwakilan dari berbagai fraksi di DPR, menjamin bahawa suara dari berbagai pihak dapat terdengar. Pendekatan ini diharapkan bisa membawa perspektif yang lebih luas dalam menyelesaikan masalah agraria yang rumit.
Dalam keanggotaan ini, setiap orang diharapkan bisa memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing. Oleh karena itu, wakil-wakil dari pemerintahan daerah dan masyarakat sipil juga akan dilibatkan untuk memberikan masukan berharga.
Dasco menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah yang diambil oleh Pansus. Hal ini agar masyarakat bisa mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik ini.
Urgensi Perbaikan Tata Ruang dan Kebijakan Agraria di Indonesia
Pentingnya tata ruang yang baik sangat diakui sebagai kunci untuk mencegah terjadinya konflik agraria di masa mendatang. Dalam hal ini, DPR mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria yang komprehensif.
Dengan adanya badan pelaksana ini, diharapkan proses reformasi agraria bisa berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya tanah serta mengurangi konflik yang muncul akibat penyalahgunaan wewenang.
Kebijakan agraria yang lebih inklusif dan berpihak kepada rakyat menjadi harapan besar untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, Pansus menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan tersebut agar lebih terstruktur.
Ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan tindakan nyata dalam memperbaiki tata ruang dan kebijakan agraria secara menyeluruh. Sebuah langkah penting untuk membangun masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
