Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai birokrasi yang profesional dan berintegritas, perlu adanya upaya menyeluruh untuk memperbaiki sistem yang ada. Hal ini mencakup manajemen karier, perlindungan hukum, serta kesejahteraan pegawai yang lebih baik.
“Oleh karena itu, pertemuan Rakernas Korpri kali ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam membangun birokrasi yang tidak hanya sehat tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya saat pembukaan Rakernas Korpri di Griya Agung Palembang. Sekali lagi, seperti yang ditegaskannya, penting untuk menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak.
Bertempat pada tanggal 4 Oktober 2025, acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat soliditas serta profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan karakter birokrasi yang kuat, diharapkan dapat mendorong semua program pembangunan nasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Menggambarkan birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan, Zudan mengatakan pentingnya menjaga kesehatan mesin ini agar semua program dapat berjalan dengan baik. “Pemerintahan itu ibarat pesawat terbang, di mana Presiden berfungsi sebagai pilot, Wakil Presiden sebagai kopilot, dan rakyat adalah penumpang. Namun, jika mesinnya tidak sehat, pesawat tersebut tidak akan bisa terbang,” imbuhnya.
Dengan kata lain, semua elemen dalam pemerintahan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem birokrasi berfungsi dengan optimal. Tanpa dukungan yang memadai, maka akan sulit bagi negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Pentingnya Reformasi Birokrasi Dalam Era Modernisasi
Dalam konteks modernisasi, penting untuk memahami bahwa reformasi birokrasi harus sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Teknologi informasi yang terus berkembang memberikan banyak peluang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.
Zudan menambahkan bahwa birokrasi yang responsif terhadap perubahan adalah sebuah keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan ASN dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di era digital, pembenahan sistem birokrasi juga termasuk digitalisasi layanan publik. Adopsi sistem digital dalam pelayanan publik dapat mempercepat proses dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Inovasi dalam pelayanan publik harus terus diciptakan demi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Strategi Menuju Birokrasi yang Sehat dan Berkelanjutan
Salah satu strategi penting yang dibahas dalam Rakernas Korpri adalah pengembangan manajemen karier ASN. Pemenuhan hak karier pegawai harus diperhatikan agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja secara optimal.
Perlindungan hukum juga menjadi fokus utama dalam pembenahan sistem birokrasi, sehingga ASN dapat bekerja tanpa rasa khawatir akan tindakan yang bisa mengancam posisi mereka. Dengan perlindungan yang memadai, mereka diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik.
Kesejahteraan pegawai adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang sehat. Program-program yang meningkatkan kesejahteraan ASN akan mengurangi angka pengunduran diri dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Diharapkan perekonomian ASN dapat dicukupi lewat berbagai insentif dan tunjangan.
Tantangan yang dihadapi Dalam Mewujudkan Birokrasi yang Ideal
Tantangan terbesar dalam mewujudkan birokrasi yang ideal adalah resistensi terhadap perubahan. Tidak semua ASN siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, terutama dalam hal teknologi dan sistem kerja. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi prioritas utama.
Selain itu, masalah komunikasi antarunit dalam birokrasi sering kali menghambat proses koordinasi dan kolaborasi. Menurut Zudan, penting untuk membangun saluran komunikasi yang efektif agar setiap individu dalam birokrasi dapat saling mendukung dan bekerja sama menuju tujuan yang sama.
Sikap dan mentalitas ASN pun tak kalah penting. Perubahan pola pikir dan sikap profesionalisme harus ditanamkan secara terus menerus agar ASN menyadari akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, diharapkan dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi.
