Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan dalam menyediakan hunian dan kawasan permukiman yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hingga akhir Oktober 2025, pencapaian realisasi keuangan dari program perumahan nasional sudah mencapai Rp3,486 triliun, sebesar 73,92 persen dari total yang direncanakan.
Angka ini mendemonstrasikan kemajuan yang signifikan menjelang akhir tahun anggaran dan mempertegas keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian yang layak bagi penduduk. Kementerian PKP bertekad agar setiap warga negara dapat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang baik dan terjangkau.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya program perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia juga menggarisbawahi bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyebutkan bahwa BP3KP Jawa III, yang mencakup Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, mencapai realisasi tertinggi dengan presentase sebesar 90,15. Mereka berhasil membangun lebih dari seribu unit rumah dan ribuan unit rumah swadaya, menunjukkan potensi wilayah ini dalam hal penyediaan hunian.
Program FLPP di kawasan ini berhasil menyalurkan lebih dari 17 ribu unit rumah dengan total nilai sebesar Rp2,13 triliun. Dukungan dari berbagai bank dan pengembang menunjukkan kolaborasi yang solid dalam mencapai tujuan bersama.
Posisi Kedua Dikuasai oleh Jawa Timur dalam Program Perumahan
BP3KP Jawa IV, yang berada di Provinsi Jawa Timur, memperoleh posisi kedua dengan realisasi 88,10 persen. Di wilayah ini, terdapat pembangunan sebanyak 96 unit rumah susun, 4.165 unit BSPS, serta 1.137 unit rumah CSR dari total yang direncanakan mencapai lebih dari tiga ribu unit.
Penyaluran program FLPP di Jawa Timur mencapai 13.560 unit rumah, dengan nilai keseluruhan Rp1,6 triliun. Mitra CSR dari berbagai sektor ikut berkontribusi untuk mencapai target ini, memperlihatkan usaha kolaboratif dalam mengatasi permasalahan hunian di daerah.
Selain itu, BP3KP Sumatera II di Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian 87,14 persen. Capaian ini termasuk 16 unit rumah susun dan hampir 2.000 unit rumah swadaya terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana.
Pembangunan infrastruktur dan hunian yang lebih baik di wilayah Sumatera Utara menjadi harapan baru bagi masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk di daerah tersebut.
Pembangunan Rumah dan Aksesibilitas yang Merata di Aceh
Posisi keempat dalam realisasi pembangunan hunian ditempati oleh BP3KP Sumatera I di Provinsi Aceh, yang mencatat realisasi 84,14 persen. Wilayah ini berhasil menyelesaikan 64 unit rumah susun, 2.602 unit BSPS, dan juga beberapa unit rumah CSR untuk meningkatkan taraf hidup warga.
Program FLPP di Aceh meliputi 1.572 unit rumah dengan total nilai Rp184,8 miliar. Masyarakat di Aceh berharap program ini dapat memperbaiki aksesibilitas dan kualitas kehidupan mereka secara keseluruhan.
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan di sektor perumahan di Aceh menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pembangunan area perumahan yang baik memberikan dampak yang positif bagi perekonomian lokal.
Jawa Barat Memimpin dalam Realisasi FLPP Secara Nasional
Di posisi kelima, BP3KP Jawa II di Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi 80,37 persen, menunjukkan kontribusi signifikan dalam penyediaan hunian. Wilayah ini memiliki cakupan program yang luas, termasuk 21 unit rumah susun dan lebih dari 6.000 unit BSPS.
Pada waktu yang sama, Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi nasional untuk Program FLPP, dengan total 48.192 unit rumah dan nilai Rp6,03 triliun. Masyarakat di provinsi ini mendapatkan dukungan luar biasa dari berbagai mitra CSR.
Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam mendukung pencapaian target perumahan di Jawa Barat. Bersama-sama, mereka berkolaborasi untuk memastikan pencapaian kebutuhan dasar perumahan untuk rakyat.
Melalui kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan program perumahan dapat memberikan manfaat luas dan mendalam bagi segenap rakyat Indonesia. Penyediaan hunian yang layak dan berkualitas adalah langkah penting menuju masyarakat yang sejahtera dan inklusif.
Komitmen yang kuat dari Kementerian PKP dan pemerintah daerah akan terus memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan, menjadikan program perumahan sebagai prioritas utama. Harapannya, setiap warga negara dapat menikmati hunian yang layak dan menjadi bagian dari pembangunan nasional yang inklusif.
