Insiden tragis kembali mengguncang layanan kesehatan di Papua, ketika seorang wanita bernama Irene Sokoy meninggal dunia, bersama baby yang dikandungnya, karena diduga tidak mendapatkan layanan medis yang memadai dari beberapa rumah sakit. Peristiwa ini terjadi pada Senin pagi, 17 November 2025, dan menjadi sorotan publik mengenai kondisi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut yang semakin memprihatinkan.
Keluarga Irene berupaya keras untuk mendapatkan bantuan medis dalam situasi gawat darurat. Namun, usaha mereka berulang kali terhalang oleh faktorfaktor yang mengakibatkan penolakan layanan dari empat rumah sakit yang berbeda, yang seharusnya dapat memberikan pertolongan yang dibutuhkan.
Tragisnya, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal sebelum sampai di RSUD Dok II Jayapura. Jarak yang tidak terlalu jauh seharusnya tidak menjadi penghalang bagi sistem kesehatan untuk memberikan pertolongan yang cepat dan tepat.
Kondisi Layanan Kesehatan di Papua Perlu Dievaluasi
Kejadian ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, terutama di Kampung Hobong, tempat tinggal Irene. Abraham Kabey, Kepala Kampung Hobong, mengungkapkan bahwa insiden ini mencerminkan tragedi besar bagi komunitasnya.
Abraham menambahkan bahwa mereka selalu mengandalkan pelayanan medis yang dibutuhkan pada saat kritis. Namun, kenyataan yang diterima oleh keluarga Irene sangat berbeda, yaitu penolakan dari rumah sakit yang menjadi harapan mereka.
Tidak hanya Abraham, suami Irene, Neil Kabey, juga merasa sangat kecewa dengan situasi ini. Ia mengekspresikan kekecewaan mendalam ketika mengetahui bahwa tidak ada dokter yang berjaga pada saat darurat, sehingga mengganggu harapan akan keselamatan nyawa istri dan anaknya.
Reaksi Kementerian Kesehatan Terhadap Insiden Ini
Kementerian Kesehatan langsung merespons insiden memilukan ini dengan mengeluarkan pernyataan belasungkawa. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh terkait laporan dugaan penolakan pasien tersebut.
Tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan direncanakan untuk dikirim ke Papua guna melakukan pemeriksaan bersama dinas kesehatan daerah. Semua rumah sakit yang terlibat dalam insiden penolakan ini dikatakan akan diperiksa untuk mencari kejelasan.
Apabila terbukti ada indikasi pelanggaran, Aji menegaskan bahwa sanksi tegas akan dikenakan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini adalah langkah penting demi memastikan keselamatan pasien dalam kondisi gawat darurat.
Penghargaan untuk Kesehatan Masyarakat dan Tindakan Pemerintah
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, juga menyampaikan permohonan maaf terbuka atas insiden yang terjadi. Ia mengekspresikan rasa duka cita yang mendalam dan menyebut kejadian ini menunjukkan buruknya pelayanan kesehatan yang ada di Papua saat ini.
Pernyataan Fakhiri menegaskan bahwa tindakan pemerintah selama ini perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Janji untuk mengganti seluruh direktur rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua adalah langkah berani yang diambil untuk memperbaiki keadaan.
Selain itu, ia juga memaparkan pentingnya untuk melakukan pembenahan alat-alat kesehatan yang banyak dilaporkan rusak, serta memastikan bahwa setiap rumah sakit menjalankan tugasnya dengan baik untuk melayani pasien.
Dalam kesempatan yang sama, Kemenkes juga memastikan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan bahwa tindak lanjut dari insiden ini dapat berjalan dengan konkret. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan dan menjamin keselamatan seluruh masyarakat Papua.
