Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merencanakan undangan untuk Presiden Republik Indonesia menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada tahun 2025. Acara tersebut akan diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 6 hingga 9 Desember mendatang, dan diharapkan dapat dihadiri oleh berbagai kalangan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberantasan korupsi.
“Insya Allah direncanakan begitu,” ungkap Wakil Ketua KPK saat menyampaikan rencana tersebut usai Festival Film Antikorupsi di Jakarta. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melawan korupsi.
Dalam rangkaian Hakordia, KPK juga akan mempertimbangkan berbagai atraksi yang dapat menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah menampilkan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang akan diputuskan oleh Direktur Pelacakan Aset.
Rincian Acara Hakordia yang Menarik di Yogyakarta
Hakordia 2025 direncanakan akan dimeriahkan dengan beragam acara menarik, mulai dari seminar, lokakarya, hingga pementasan seni. KPK ingin memastikan bahwa setiap elemen dalam acara tersebut dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.
“Kami ingin acara ini tidak hanya sekadar perayaan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran,” kata Wakil Ketua KPK. Berbagai kegiatan akan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hakordia juga akan mengadakan program-program menarik di lokasi-lokasi lain. Hal ini bertujuan agar masyarakat di berbagai daerah juga dapat merasakan dampak dari kegiatan Hakordia dan berpartisipasi secara langsung.
Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi
Pemerintah daerah diharapkan akan berperan aktif dalam serangkaian acara Hakordia. Diharapkan bahwa setiap pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam menentukan kabupaten yang akan dijadikan ikon antikorupsi. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah korupsi di setiap level.
“Kita semua harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” tambahnya. Upaya ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan edukasi mengenai pentingnya kejujuran dan transparansi.
Dalam hal ini, kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah akan menjadi penting. Bersama-sama, mereka dapat merancang program yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat luas.
Mengajak Masyarakat untuk Berpartisipasi Aktif
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan Hakordia. KPK berharap pemuda, pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi untuk meja diskusi yang konstruktif. Edukasi dan kesadaran publik mengenai isu-isu korupsi perlu digalakkan lebih giat melalui berbagai platform.
“Sikap proaktif masyarakat dalam melaporkan dan melawan korupsi sangat dibutuhkan,” ujar Ibnu. Masyarakat harus merasa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Dengan keterlibatan aktif, diharapkan masyarakat akan lebih menyadari dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bahaya korupsi serta dampaknya terhadap pembangunan bangsa.
