Pondok Pesantren Ali Maksum di Krapyak, Yogyakarta, memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan berlangsung pada tanggal 9-10 Desember 2025. Rapat ini bertujuan untuk membahas pergantian posisi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
Dukungan ini terwujud dalam sebuah surat resmi yang dikeluarkan oleh KH. Khoirul Fuad Ahmad, yang merupakan Pimpinan Pengasuh Ponpes Ali Maksum. Ia menekankan bahwa posisi PBNU sebagai pilar tertinggi organisasi keagamaan tidak dapat dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu.
“Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pleno PBNU yang dijadwalkan pada 9-10 Desember 2025, untuk mengambil langkah demi kebaikan organisasi dan keanggotaan,” ujar Khoirul dalam siaran pers yang disampaikan di Jakarta.
Dinamika Internal yang Perlu Diperhatikan di PBNU
Pondok Pesantren Krapyak juga menyoroti sejumlah isu internal yang muncul dari keputusan yang diambil oleh KH Yahya Cholil Staquf. Isu-isu ini dianggap perlu ditindaklanjuti dan dijelaskan lebih lanjut melalui mekanisme Jam’iyyah yang ada.
Karena itu, mereka menilai bahwa pleno PBNU menjadi forum yang sah dan konstitusional untuk menjaga kestabilan organisasi. Bahkan, jika harus mengambil keputusan strategis mengenai pergantian ketua umum, langkah ini dirasa perlu untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.
Kedudukan Gus Yahya sebagai salah satu alumni dari Ponpes ini menjadikan sikap Krapyak perhatian publik. Meski hubungan pribadi ada, namun dukungan yang diberikan adalah untuk kemaslahatan Jam’iyyah dan bukan didasarkan atas relasi pribadi semata.
Peran Mustasyar dalam Struktur Nahdlatul Ulama
Dukungan untuk perubahan kepemimpinan juga datang dari Mustasyar PBNU, seperti Tuan Guru Haji Muhammad Turmudzi Badaruddin. Dalam pandangannya, posisi Mustasyar sebagai penasihat dalam PBNU memiliki peranan penting dalam memberikan arahan strategis.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, Mustasyar memiliki hak untuk memberikan saran kepada pengurus di semua tingkat, meskipun tidak memiliki otoritas untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus. Hal ini menunjukkan pentingnya konsensus dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan video pernyataan yang dipsankan TGH Turmudzi, ia menegaskan bahwa keputusan Rais Aam harus dihormati dan diikuti oleh seluruh anggota pengurus. Keterbukaan dalam organisasi sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kesatuan di kalangan anggota Nahdliyin.
Menjaga Transparansi dan Harmoni dalam Organisasi
Dalam upayanya, TGH Turmudzi mengajak seluruh anggota Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi mekanisme organisasi. Ia berharap proses transisi kepemimpinan berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah umat.
Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, telah menyatakan kesediaan untuk melakukan islah atau rekonsiliasi. Setelah pertemuan dengan Forum Sesepuh dan Mustasyar, ia merasa diberi kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan.
Gus Yahya hadir dalam pertemuan tersebut bersama Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum PBNU, hal ini menunjukkan komitmennya dalam pemecahan masalah secara terbuka. Kesediaan dialog ini diharapkan bisa meredakan ketegangan di dalam organisasi.
