Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengadakan pertemuan untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta tambahan personel dan dukungan untuk meningkatkan perekonomian yang terpuruk akibat bencana.
Pernyataan ini disampaikan saat rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR dengan pemerintah, di mana ia menekankan pentingnya segera mengambil tindakan sebelum bulan Ramadan. Tito menginginkan agar pemulihan dapat dilakukan dengan lebih cepat agar tidak terhambat oleh aktivitas selama bulan suci.
Dia menegaskan perlunya menambah ribuan personel untuk percepatan pemulihan sebelum Ramadan tiba. Tito meminta dukungan dari Kapolri untuk memobilisasi tambahan pasukan di wilayah terdampak bencana.
Strategi Pemulihan Pasca-Bencana yang Dicanangkan Oleh Tito Karnavian
Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan rencananya untuk memobilisasi sebanyak 5.000 personel tambahan demi mendukung proses pemulihan. Ia menekankan bahwa dukungan ini sangat penting untuk mempercepat percepatan pemulihan yang sedang berjalan.
Lebih lanjut, Tito juga meminta bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk menambah pasukan jika diperlukan, berharap jumlahnya bisa mencapai 10.000. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jumlah yang lebih sedikit tidak akan cukup untuk menangani skala kerusakan yang ada.
Strategi pemulihan ini juga mencakup sektor ekonomi, di mana Tito menyoroti pentingnya masyarakat mendapatkan bantuan untuk meningkatkan daya beli mereka. Ini diharapkan dapat mempercepat perputaran ekonomi di daerah yang terkena dampak.
Pentingnya Dukungan Ekonomi dalam Proses Pemulihan
Tito menekankan bahwa bantuan ekonomi sangat penting dalam mendorong pergerakan ekonomi setempat. Dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, diharapkan mereka akan memiliki daya beli yang lebih baik dan dapat berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi daerah.
Apabila masyarakat menerima bantuan tunai, perputaran uang di masyarakat akan meningkat. Hal ini akan memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu menggerakkan roda ekonomi di daerah tersebut.
Tito juga mengajak pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran APBD guna mendukung kegiatan pemulihan. Dengan langkah ini, diharapkan proses pemulihan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat, tetapi dapat dilakukan dengan sumber daya lokal yang ada.
Kebijakan Perubahan Anggaran untuk Memudahkan Proses Rehabilitasi
Dalam upaya mempercepat pemulihan, Tito mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan kepala daerah untuk melakukan perubahan APBD. Kebijakan ini bertujuan memfasilitasi pemerintah daerah agar dapat menggunakan dana untuk kebutuhan mendesak pascabencana.
Perubahan ini hanya memerlukan pemberitahuan kepada DPR dan DPRD, sehingga prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Tito menyatakan bahwa tindakan ini akan memudahkan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan dan memulai kegiatan rehabilitasi.
Hal ini penting karena tiga wilayah di Sumatra—Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara—baru saja mengalami bencana besar, seperti banjir dan longsor. Penanganan cepat sangat dibutuhkan agar situasi kembali normal secepat mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
