Kisah Fatoni, Disabilitas yang Merancang Sistem Siaga Bencana di NTB

Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai kelompok paling rentan dalam situasi bencana. Namun, di Nusa Tenggara Barat, mereka bertransformasi menjadi agen perubahan yang aktif dalam program kesiapsiagaan bencana.

Di bawah naungan Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB dan dukungan dari program kemitraan Australia-Indonesia, mereka terlibat dalam merancang sistem bencana yang lebih inklusif. Ini menjadi langkah signifikan dalam mengubah persepsi dan peran penyandang disabilitas dalam manajemen risiko bencana.

Dengan keterlibatan langsung dalam pemetaan dan pengembangan basis data, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Ini membuka ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam merencanakan langkah tanggap bencana.

Koordinator ULD BPBD, Lalu Ahmad Fatoni, menjelaskan bahwa proses ini dimulai pada Maret 2024. Pertemuan antara organisasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya menjadi titik awal untuk membentuk kelompok kerja yang berfokus pada kesetaraan jender dan inklusi sosial.

Kelompok kerja tersebut akhirnya berkembang menjadi ULD, yang resmi diluncurkan pada 3 Desember 2024. Momen ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional, menandai komitmen untuk memasukkan suara penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana bagi Penyandang Disabilitas

Kesiapsiagaan bencana merupakan aspek krusial yang tidak bisa diabaikan, terutama untuk penyandang disabilitas. Dengan keterlibatan mereka dalam proses ini, berbagai kebutuhan khusus dapat diidentifikasi dan diakomodasi secara efektif.

Penyandang disabilitas memiliki perspektif unik yang sangat berguna dalam merancang strategi tanggap bencana yang lebih responsif. Melalui pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, mereka dapat memberikan masukan yang sangat berharga untuk memastikan bahwa sistem bencana bersifat inklusif.

Selain itu, proses pemetaan yang dilakukan oleh ULD BPBD di NTB juga menunjang pentingnya data yang akurat. Dengan informasi yang tepat, perencanaan dan pengambilan keputusan dalam keadaan darurat dapat dilakukan dengan lebih baik.

Terlebih lagi, penyandang disabilitas berperan penting dalam upaya menyusun basis data yang dapat mengidentifikasi lokasi, jenis disabilitas, serta kebutuhan khusus yang diperlukan saat terjadi bencana. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka saat situasi darurat terjadi.

Peran Unit Layanan Disabilitas di Nusa Tenggara Barat

Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD NTB berfungsi sebagai jembatan antara penyandang disabilitas dan pemerintah. Mereka menciptakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi dan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan.

Keberadaan ULD juga membantu mengedukasi organisasi penyandang disabilitas lainnya mengenai pentingnya manajemen risiko bencana. Proses pembelajaran ini mencakup pemahaman terminologi yang berkaitan dengan kebencanaan yang sebelumnya mungkin belum familiar bagi mereka.

Dengan memperkuat kapasitas organisasi, penyandang disabilitas lebih siap untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif yang mendukung penanggulangan bencana. Ini tidak hanya mempromosikan kesetaraan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak.

Berkat keberhasilan ULD, telah terbentuk pula jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga yang mendukung inisiatif ini. Sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua suara, termasuk dari penyandang disabilitas, didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Implementasi Program dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun langkah yang diambil ini sangat berarti, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Diantaranya adalah bagaimana memastikan ketersediaan dan aksesibilitas informasi terkait bencana bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadi penting agar mereka tidak merasa terpinggirkan dalam situasi darurat.

Proses pemetaan yang dilakukan di tiga wilayah strategis, yaitu Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara, masih dalam tahap awal. Upaya ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat diperluas ke daerah-daerah lainnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya inklusi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kebencanaan. Edukasi kepada masyarakat akan memberikan dampak positif dalam mengubah stigma dan meningkatkan penerimaan terhadap penyandang disabilitas.

Dengan semua upaya ini, harapannya adalah bahwa penyandang disabilitas mampu menjadi jagal yang menjaga keselamatan diri mereka sendiri dan orang lain dalam situasi darurat. Langkah inklusif ini, jika diterapkan dengan baik, dapat menghasilkan sistem yang lebih kuat dan resilien terhadap bencana.