Boyamin MAKI Kritisi Lambannya Penanganan Kasus Korupsi CSR Perusahaan PJU

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kasus ini, yang diusut sejak tahun 2025, menunjukkan minimnya perkembangan, padahal penyimpangan dalam penyaluran dana CSR seharusnya dapat dibuktikan dengan lebih mudah.

Boyamin menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan oleh penyidik masih terpusat pada kesesuaian penyaluran dana CSR dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Ia merasa bahwa masalah ini seharusnya menjadi prioritas untuk segera ditangani demi kepentingan publik.

Di tengah skandal ini, Boyamin menegaskan bahwa pencampuran dana CSR ke dalam kepentingan pribadi atau pihak yang berkepentingan merupakan kategori tindak pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa kejelasan dalam kasus ini sangat penting, terutama mengingat potensi dampaknya terhadap masyarakat.

Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR yang Mengemuka

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan masyarakat. Perusahaan yang menyalurkan dana CSR biasanya mendapatkan keuntungan berupa pengurangan pajak, dan oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya.

Jika terbukti bahwa dana CSR disalahgunakan, maka hal ini bukanlah sekadar persoalan administratif, tetapi bisa jadi tindak pidana korupsi yang harus diusut secara serius. Boyamin menunjukkan bahwa penggunaan dana ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak ditangani dengan tegas.

Boyamin juga membandingkan lambannya penanganan kasus ini dengan kasus-kasus korupsi lain yang ditangani di tingkat nasional. Ia menilai sudah saatnya Kejaksaan Negeri Banyuwangi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan jika alat bukti cukup memadai.

Komitmen Publik dan Tuntutan Hukum

Masyarakat Banyuwangi, menurut Boyamin, telah menyampaikan aspirasi mereka hingga tingkat Kejaksaan Agung. Hal ini menunjukkan tingkat kepentingan dan perhatian publik terhadap kasus ini sangat tinggi, yang seharusnya menjadi motivasi bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat.

Boyamin juga mengingatkan bahwa jika proses hukum tidak menunjukkan titik terang, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan praperadilan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap terjaga dan mendapatkan keadilan.

Pengajuan gugatan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam penyaluran dana CSR. Dengan cara ini, mereka bisa mendorong pihak kejaksaan untuk lebih aktif dalam menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi ini.

Proses Pengusutan yang Dijalani Kejaksaan

Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebelumnya telah menerbitkan Surat Perintah Tugas guna mengusut dugaan penyelewengan dana CSR dari PT Petrogas Jatim Utama. Proses ini dimulai dari pengaduan yang disampaikan oleh Komunitas Cinta Bangsa (KCB) di Jawa Timur pada bulan Desember 2025.

Sampai saat ini, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dalam tahapan awal penyelidikan. Namun, respons dan hasil dari penyelidikan ini sangat diperhatikan oleh masyarakat.

Dalam menghadapi kondisi ini, Boyamin berharap Kejaksaan Negeri Banyuwangi tidak hanya sekadar melakukan pengusutan, tetapi juga menunjukkan hasil yang nyata. Dengan demikian, masyarakat bisa memberikan apresiasi kepada pihak berwenang atas upaya mereka dalam menangani kasus ini.