Kejagung Sita Alphard Milik Orang Kepercayaan di Kasus Sony Sonjaya

Kejaksaan Agung baru saja mengambil langkah tegas dengan menyita satu unit mobil Toyota Alphard milik tersangka Asep Yusuf Somantri (AYS) yang terlibat dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis. Penyitaan ini menandai perkembangan signifikan dalam penanganan kasus yang berpotensi melibatkan banyak pihak.

Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, menjelaskan bahwa aset tersebut disita setelah penyidik menemukan bukti tambahan yang menunjukkan keterlibatan AYS dalam tindak pidana korupsi tersebut.

“Mobil ini merupakan salah satu aset yang telah kami temukan, dan kami melakukan penyitaan karena berkaitan langsung dengan kasus yang sedang kami tangani,” ujarnya dalam konferensi pers.

Penyidik Terus Melacak Aset-Aset Terkait Kasus

Lebih lanjut, Syarief menyatakan bahwa penyidik sedang berfokus untuk melacak lebih banyak aset yang dimiliki oleh para tersangka. Hal ini termasuk uang tunai yang diduga berasal dari penjualan sejumlah program yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis.

Salah satu kasus yang mencolok adalah keterlibatan eks Kepala BGN Dadan Hindayana yang menerima uang dari harga jual beli oleh Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing. Proses penyidikan terus dilakukan dengan serius untuk menemukan semua jejak keuangan yang ada.

Dia menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi apakah masih ada aset lain yang belum terdeteksi. Penyidikan ini akan berlangsung terus menerus demi kepentingan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Penetapan Tersangka dan Latar Belakang Kasus

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam orang tersangka dalam skandal korupsi ini, termasuk Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya. Kejaksaan menegaskan bahwa tindakan mereka adalah langkah penting dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi selama periode 2025-2026.

Kasus ini berfokus pada ketidakberesan dalam pengelolaan program yang seharusnya memberikan gizi lebih baik bagi masyarakat. Namun kenyataannya, banyak yayasan yang terlibat dalam program ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Di antara dugaan pelanggaran tersebut adalah praktik mark-up dalam pengadaan barang yang menjadi bagian dari program. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam operasional program Makan Bergizi Gratis.

Rincian Kasus dan Kerugian yang Diderita

Dari penyelidikan, pihak kejaksaan menemukan adanya indikasi bahwa pengadaan barang seperti motor listrik, sepatu, dan televisi mengalami pembengkakan harga. Misalnya, terdapat 21.801 unit motor listrik yang dicatat dengan nilai Rp1,03 triliun.

Selain itu, terdapat 32.000 pasang sepatu serta ribuan unit perangkat elektronik dengan harga yang tidak sesuai kenyataan. Hal ini menunjukkan adanya upaya korupsi yang sistematis dalam program yang dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pihak Kejaksaan Agung menekankan pentingnya tindakan ini sebagai contoh bagi pelanggar hukum lainnya bahwa tindakan korupsi akan berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Maka dari itu, mereka berkomitmen untuk terus menerus melakukan pengawasan dan penegakan hukum.