Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar demonstrasi di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada hari Senin, 22 Juni. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai semakin menunjukkan gejala kemunduran dalam tata kelola pemerintahan.
Koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, mengungkapkan bahwa masyarakat merasa semakin terbebani secara ekonomi. Selain itu, ada masalah serius berkaitan dengan ketidakpastian hukum dan lemahnya pemberantasan korupsi yang menambah kekhawatiran di kalangan publik.
“Kebijakan yang minim partisipasi publik dan maraknya dugaan penyimpangan dalam program-program strategis nasional menciptakan kegelisahan yang meluas di masyarakat,” tambah Rafli, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap isu ini.
Dalam aksinya, HMI Badan Koordinasi Cabang Sulsel mendesak pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi yang kian meresahkan. Mereka mengecam kurangnya upaya pemberantasan korupsi serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara.
“Kami mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai instrumen hukum yang penting dalam memberantas korupsi,” tegas Rafli. HMI juga menolak program pemerintah terkait Koperasi Merah Putih, karena dinilai akan mengganggu kemandirian desa.
Rafli menambahkan bahwa koperasi tersebut tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat desa. HMI juga menyoroti dugaan korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan program Makan Bergizi Gratis.
Peran HMI dalam Memperjuangkan Keadilan Sosial
Himpunan Mahasiswa Islam selalu berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Lewat aksi ini, mereka ingin menunjukkan bahwa suara mahasiswa masih memiliki arti dan pengaruh. Advokasi terhadap hak asasi manusia dan integritas pemerintahan tetap menjadi isu krusial yang harus diperhatikan.
Selama ini, HMI berperan aktif dalam mengawasi proses pemerintahan, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Mereka percaya bahwa partisipasi aktif mahasiswa dapat mempercepat proses perbaikan sistem yang sedang ada.
Adanya dugaan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat harus menjadi alarm bagi pemerintah. HMI menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum wajib ditindak tegas tanpa pandang bulu. Penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan praktik korupsi.
Satu di antara tujuan aksi adalah mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan program-program sosial. Keberanian HMI dalam menyuarakan aspirasi ini diharapkan dapat memicu kesadaran pada masyarakat lain untuk turut berperan aktif.
Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Kebijakan Pemerintah
Keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan menjadi aspek yang sangat penting. HMI menilai bahwa pemerintah harus lebih terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.
Ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah harus disampaikan secara konstruktif agar diperoleh solusi terbaik. Jika masyarakat merasa diabaikan, maka akan muncul sikap skeptis yang dapat berimbas negatif terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pemerintah diharapkan melakukan dialog terbuka dengan masyarakat, termasuk dengan organisasi mahasiswa. Ini penting agar setiap keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Bentuk-bentuk partisipasi aktif dari masyarakat seperti aksi demonstrasi ini juga menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi. HMI mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam menyampaikan kritik dan dukungan terhadap pemerintahan yang lebih baik.
Menjaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Krisis Ekonomi
Salah satu fokus utama aksi HMI adalah menuntut stabilisasi ekonomi nasional dan melindungi daya beli masyarakat. Mengingat kondisi ekonomi saat ini yang semakin sulit, upaya nyata dari pemerintah sangat dibutuhkan. Mereka menuntut tindakan konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah awal.
Erosi daya beli masyarakat harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Program-program yang disusun harus benar-benar menjawab tantangan yang ada, terutama dalam mengatasi inflasi yang tinggi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
HMI juga menyerukan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah yang transparan dalam pengelolaan anggaran. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran merupakan bagian dari solusi yang harus diterapkan agar masyarakat bisa berhadapan dengan situasi sulit ini.
Kepedulian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat memungkinkan terbangunnya kepercayaan yang kuat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Masyarakat harus bersatu dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan ini. HMI mengajak semua untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan keadaan yang lebih baik demi kesejahteraan bersama.
