Kantor Pos Dirusak Pedemo Surat MA ke Bupati Gowa Tersalah, 3 Orang Ditangkap

Di Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, situasi tegang terjadi ketika polisi menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam perusakan kantor PT Pos Cabang Sungguminasa. Aksi ini merupakan bagian dari unjuk rasa terkait masalah surat pemanggilan untuk Bupati Gowa yang reportedly salah alamat dan berujung pada kekacauan.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung pada Rabu lalu dan seharusnya dilaksanakan secara damai. Namun, ketika massa berusaha bertemu dengan pimpinan PT Pos, tindakan tersebut menghadapi penolakan dari pihak kepolisian, yang berujung pada ketegangan dan kerusuhan.

Akibat situasi tersebut, kerusakan terjadi pada kantor Pos, di mana pintu kaca pecah setelah upaya massa untuk menerobos. Untungnya, keributan itu bisa segera diredakan dan kedua belah pihak bisa menahan diri untuk tidak memperpanjang konflik.

Peristiwa Kerusuhan yang Memicu Ketegangan di Gowa

Pihak kepolisian memastikan bahwa mereka sedang mengidentifikasi dan mengejar pelaku lain yang terlibat dalam insiden tersebut. Kapolresta Gowa menyampaikan bahwa sudah ada tiga orang yang ditangkap dan situasi ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Unjuk rasa ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap ketidakjelasan surat dari Mahkamah Agung. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, disebut sebagai pihak yang tidak menerima informasi dengan baik, sehingga memicu reaksi dari warga yang ingin menuntut kejelasan.

Kejadian tersebut menjadi sorotan karena melibatkan lembaga pelayanan publik. Polisi menegaskan akan menindak lanjuti setiap pelanggaran yang terjadi selama aksi unjuk rasa berlangsung demi menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Fakta-fakta Menarik Tentang Surat Pemanggilan yang Jadi Kontroversi

Sebelumnya, surat dari Mahkamah Agung yang terlanjur disebut salah alamat hingga sampai ke Pengadilan Agama menjadi isu. PT Pos Indonesia berupaya meluruskan kabar tersebut dengan menyatakan bahwa surat itu terhambat di tangan kurir mitra kerja mereka sebelum sampai ke tujuan yang seharusnya.

Hasil investigasi internal mengungkap fakta mengejutkan bahwa surat yang diperoleh pada 2 September 2026 itu tidak pernah disampaikan. Keterlambatan disebabkan karena dokumen tersebut ditahan oleh oknum kurir yang tidak jelas alasan penahanannya.

Dalam tanggapan resmi, PT Pos menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Mahkamah Agung dan Bupati Gowa. Mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semua pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan layanan publik.

Tindakan Pihak Pos Indonesia Dalam Menangani Isu Ini

PT Pos Indonesia menjelaskan bahwa mereka mengutuk keras tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Senior Manajer Kesekretariatan dan Hukum di Pos Indonesia, Sri Endarti Halim, menekankan bahwa perusahaan tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap prosedur operasional standar.

Pos Indonesia juga menghargai hak Bupati Gowa untuk menempuh upaya hukum jika diperlukan. Mereka menyatakan kesiapan untuk kerja sama dalam proses hukum yang tengah berlangsung demi kejelasan dan keadilan.

Sebagai langkah pertama, perusahaan telah memutuskan untuk menonaktifkan oknum kurir yang terlibat dalam insiden tersebut. Hal ini dilakukan agar pemeriksaan dapat berlangsung tanpa hambatan dan semua kiriman yang ditangani olehnya dapat diperiksa lebih lanjut.