Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti peraturan daerah yang memfasilitasi masyarakat untuk membakar lahan hingga dua hektare. Pandangan ini diungkapkan Prabowo dalam diskusi dengan 22 akademisi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah gambut, di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam perbincangan tersebut, Prabowo menilai bahwa perda yang memperbolehkan pembakaran lahan adalah hal yang tidak masuk akal. Menurutnya, regulasi semacam itu tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga mendatangkan masalah bagi masyarakat yang terdampak.
Prabowo menekankan pentingnya mengoreksi regulasi yang ada, karena masih terdapat delapan perda di sejumlah kabupaten yang memperbolehkan pembakaran lahan dua hektare. Ia menyebut itu sebagai celah hukum yang bisa disalahgunakan, dan hal ini dianggap sebagai tindakan penipuan.
Pentingnya Tindakan Tegas dalam Penanganan Kebakaran Hutan
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bakal mengambil tindakan tegas terhadap regulasi yang tidak efektif dalam mengendalikan kebakaran hutan. Ia berpendapat bahwa satu orang tidak mungkin bisa menghentikan kebakaran yang meluas, sehingga diperlukan strategi yang lebih baik dan berkelanjutan.
Saat berbicara di hadapan akademisi, Prabowo menekankan kesulitan dalam mencegah kebakaran yang sudah meluas. Ia menilai bahwa jika satu hektare sudah terbakar, tidak mungkin satu orang dapat melakukan tindakan pencegahan secara efektif.
Dalam pandangannya, langkah-langkah untuk memitigasi kebakaran hutan harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, program edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar kesadaran akan bahaya kebakaran dapat ditanamkan.
Peran TNI/Polri dalam Edukasi Masyarakat
Prabowo juga menyebutkan bahwa ia telah mengerahkan seribu perwira TNI/Polri ke daerah rawan kebakaran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman terkait risiko dan dampak dari tindakan pembakaran lahan.
Ia mengarahkan masyarakat yang ingin membuka lahan untuk melaporkan ke pemerintah, sehingga bisa mendapatkan bantuan dalam proses pembukaan lahan. Langkah ini diharapkan bisa memberikan solusi bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan.
Prabowo menegaskan bahwa pihaknya ingin membantu masyarakat agar sejahtera tanpa harus menempuh jalan yang merugikan. Ini adalah wujud komitmennya untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat dalam kebijakan pemerintah.
Regulasi Bagi Korporasi dan Kewajiban Yang Harus Dipatuhi
Pemerintah, menurut Prabowo, akan menerapkan pendekatan berbeda bagi korporasi yang ingin membuka lahan. Ada sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan, seperti membangun menara dan embung untuk pengelolaan air.
Prabowo berpendapat bahwa ada perusahaan yang taat terhadap regulasi, tetapi ada juga yang mengabaikan kewajiban tersebut. Karenanya, diperlukan penertiban yang lebih ketat terhadap korporasi yang tidak mematuhi regulasi yang ada.
Ia menyatakan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk memastikan korporasi mematuhi semua peraturan yang berlaku. Penertiban ini bukan hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat.
