Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyoroti lemahnya sikap kritis di kalangan akademisi ketika mereka memasuki dunia birokrasi. Menurutnya, banyak akademisi yang kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran demi menyesuaikan diri dengan kepentingan pihak atasan.
Dalam pernyataannya, Cak Imin menegaskan pentingnya integritas dalam menyampaikan kebenaran, meskipun itu mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang. Ia menyatakan bahwa kalimat “qulil haqqo walau kana murran,” yang berarti menyampaikan kebenaran meski pahit, seharusnya tetap dipegang teguh oleh setiap birokrat.
Cak Imin mengungkapkan keprihatinannya terhadap guru besar yang memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu ketika mengajar, tetapi mengubah sikap mereka saat menjabat sebagai birokrat. Ia percaya bahwa prinsip kejujuran harus tetap menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pentingnya Peran Akademisi dalam Birokrasi
Peran akademisi sebagai pengawal intelektual sangat krusial dalam konteks kebijakan publik. Cak Imin menekankan bahwa perguruan tinggi tidak hanya perlu menghasilkan riset dan inovasi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan diimplementasikan sesuai dengan kaidah akademik. Hal ini akan membantu menjawab tantangan pembangunan yang kompleks di masyarakat.
Akademisi diharapkan dapat mengawasi dan mempertanggungjawabkan penerapan ilmunya dalam kebijakan publik. Cak Imin menyatakan bahwa pemimpin perlu menerima masukan yang jujur dan berbasis data untuk meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dalam birokrasi.
Budaya birokrasi yang menekankan ‘Asal Bapak Senang’ (ABS) dapat merusak proses pengambilan keputusan. Cak Imin berpendapat bahwa budaya ini harus diubah, agar kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas dan berbasis fakta.
Memperkuat Integritas dalam Birokrasi
Integritas menjadi kata kunci bagi para birokrat yang ingin menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Cak Imin, integritas ini harus dijunjung tinggi agar disiplin dalam melaksanakan peran publik. Hal ini berarti bahwa setiap birokrat harus berani menyampaikan informasi yang dapat dibutuhkan oleh pemimpinnya.
Lebih jauh lagi, Cak Imin mengajak seluruh perguruan tinggi untuk lebih aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan, sehingga dapat memastikan bahwa semua kebijakan yang dijalankan berlandaskan pada penelitian dan analisis akademis yang tepat. Dengan cara ini, publik juga akan mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan publik.
Akademisi diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan pendorong bagi para pemimpin dalam menciptakan kebijakan yang progresif. Kesediaan mereka untuk menegur dan memberikan masukan yang konstruktif akan meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Budaya Kritis dalam Dunia Birokrasi
Sikap kritis adalah hal yang sangat diperlukan dalam dunia yang cepat berubah seperti saat ini. Cak Imin mengingatkan bahwa birokrat juga harus memiliki keberanian untuk mengoreksi kebijakan yang tidak efektif dan memberikan masukan yang lebih baik. Ini akan mendorong terjadinya inovasi dan peningkatan kualitas kebijakan.
Cak Imin percaya bahwa dengan menghapus budaya ABS dan menggantinya dengan budaya yang lebih terbuka dan dialogis, maka kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam pengelolaan kebijakan. Hal ini juga akan menjadi pendorong bagi pegawai negeri untuk lebih aktif berperan dalam pemerintahan.
Keberanian untuk menyampaikan kebenaran, berlandaskan pada data dan analisis yang valid, harus menjadi standar bagi seluruh birokrat. Menyampaikan kritik yang konstruktif adalah bagian penting dari membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
