Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa surat yang telah dikirimkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Surat tersebut berisi permohonan data mengenai kader PDIP yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pengumuman Kepala BGN, Nanik S Deyang, yang menyebutkan bahwa semua partai politik diduga terlibat dalam pengadaan dan manajemen program tersebut. Dengan mengirimkan surat resmi, PDIP berusaha mencari kejelasan terkait posisi dan peran kadernya dalam program ini.
Hasto menegaskan bahwa partainya sudah menekankan larangan kepada semua anggota dan kader untuk terlibat dalam program yang berpotensi menyalahgunakan kepentingan publik tersebut. Dalam konteks ini, surat yang dikirimkan bertujuan untuk menunjukkan sikap tegas PDIP terhadap praktik yang merugikan masyarakat.
Penyampaian Surat kepada BGN oleh PDIP
Hasto menjelaskan bahwa surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 telah dikirimkan pada 22 Juni 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Hasto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, sebagai langkah resmi PDIP untuk mengklarifikasi pernyataan pihak BGN sebelumnya.
Surat ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut terhadap instruksi partai yang disampaikan pada 24 Februari lalu. Dalam instruksi tersebut, PDIP menekankan agar tidak ada kader yang memanfaatkan program gizi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Dalam pernyataannya, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP tidak ingin ada penyalahgunaan program gizi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa partai berkomitmen untuk mengawasi agar program-program tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu.
Tindakan Selanjutnya dari PDIP Mengenai Masalah Ini
Mengenai kemungkinan sanksi terhadap kader yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis, Hasto menyatakan bahwa PDIP akan segera melakukan klarifikasi setelah mendapatkan laporan terkait. Sanksi akan diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai.
Hasto menekankan pentingnya menjaga integritas program yang ditujukan untuk masyarakat. Ia menegaskan bahwa PDIP tidak boleh mengkomersialkan program yang seharusnya membantu rakyat.
Saat ini, PDIP masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai siapa saja kader yang diduga terlibat dalam pengelolaan SPPG. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota partai taat pada pedoman yang telah ditetapkan.
Inisiatif Program Peningkatan Gizi oleh PDIP di Berbagai Wilayah
Dalam konteks upaya peningkatan gizi masyarakat, Hasto menyampaikan bahwa PDIP telah mengembangkan berbagai model program di banyak daerah. Di Surabaya, misalnya, program yang digagas oleh Bu Risma telah menunjukkan hasil yang baik dalam peningkatan gizi anak-anak.
Di Bantul, kader PDIP juga melaksanakan program yang menargetkan pemberian tiga ekor ayam kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan asupan nutrisi siswa. Dengan cara ini, telur yang dihasilkan dapat dikonsumsi oleh anak-anak sebagai bagian dari pembelajaran gizi.
Program serupa juga diimplementasikan di Banyuwangi, yang berfokus pada penanggulangan stunting dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemerintah daerah. Hasto menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam upaya ini.
Kritik PDIP terhadap Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
Meski PDIP mendukung gagasan dasar di balik program Makan Bergizi Gratis, Hasto menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan partai lebih fokus pada metode pelaksanaannya. Menurutnya, pendekatan yang bersifat top down tidak efektif dan tidak akan membawa dampak yang signifikan.
Hasto menjelaskan bahwa pelaksanaan program harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan hanya sekadar sebagai penerima pasif.
PDIP menekankan kembali bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat akan menciptakan dampak positif dalam peningkatan gizi rakyat. Hasto optimis bahwa dengan melibatkan semua pihak, keberhasilan program ini akan lebih terjamin.
