Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) serta hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatra. Komitmen ini terlihat jelas dari persetujuan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan DPR untuk mengalokasikan dana pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun selama periode tiga tahun antara 2026 hingga 2028.
Dana tersebut akan dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pengalokasian dana ini akan berfokus pada rehabilitasi serta rekonstruksi di daerah yang paling parah terkena dampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan tujuan utama mengembalikan kehidupan masyarakat.
Pemulihan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, termasuk perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah-rumah yang rusak, serta pemulihan ekonomi masyarakat. Di samping itu, penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan juga menjadi bagian penting dari upaya ini.
Pemanfaatan Dana Pemulihan untuk Berbagai Keperluan
Suharyanto menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp100,1 triliun ini bersifat terpisah dari anggaran kebencanaan yang sudah dikelola BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP). Sejak awal masa tanggap darurat, BNPB telah mengalokasikan sekitar Rp4 triliun dari DSP untuk semua kebutuhan penanganan bencana di tanah air.
Untuk penanganan bencana di Sumatra, Dana Siap Pakai telah digunakan untuk berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BNPB. Ini termasuk penyediaan logistik, pembangunan huntara, dan dana stimulan untuk rumah-rumah yang rusak.
“Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya. Ini dilakukan melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pengawasan distribusi bantuan yang ketat.
Perkembangan Pembangunan Huntara dan Huntap
Memasuki bulan ketujuh pascabencana di Sumatra, BNPB telah menyelesaikan pembangunan huntara di sejumlah lokasi, dan kini sedang memfokuskan usaha mereka pada pembangunan huntap. Target yang ditetapkan adalah lebih dari 20.000 unit huntara yang harus dibangun.
Pembangunan huntap mandiri atau insitu juga menjadi fokus BNPB, dengan mengetahui adanya jenis huntap komunal yang ditangani oleh Kementerian PUPR dan huntap mandiri yang dikelola oleh BNPB sendiri.
Program Pendukung untuk Masyarakat Terdampak
Suharyanto menyatakan bahwa BNPB juga menjalankan program pendukung tambahan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah di Sumatra, khususnya di Aceh. Dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak sudah disalurkan dalam tiga tahap di Aceh Tamiang dan dua tahap di Aceh Utara.
“Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai permintaan dari pemerintah daerah, dan jika ada permintaan yang terverifikasi, kami akan mencabut tambahan dana tersebut,” tuturnya.
Selain itu, program Dana Tunggu Hunian (DTH) senilai Rp1,8 juta setiap tiga bulan juga telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga yang memerlukan, dan program ini akan berlanjut hingga enam bulan.
