Wamendagri Minta 26 Pemda Papua Tanggapi soal Pencairan Otsus Tahap II

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa pemerintah daerah di Tanah Papua harus bersungguh-sungguh dalam mengelola Dana Otonomi Khusus Tahap II tahun 2026. Pada awal September 2026, sudah ada 26 daerah yang belum melengkapi berkas administrasi, yang dapat mengakibatkan penyaluran dana ini tertunda.

Pemerintah pusat sudah siap untuk melakukan penyaluran dana, tetapi keputusan dan kecepatan realisasi dana sepenuhnya bergantung pada kinerja pemerintah daerah. Tanggung jawab ini menuntut agar setiap pemangku kepentingan berperan aktif demi kemajuan kawasan tersebut.

Ribka menambahkan bahwa Pemerintah pusat telah berusaha mempermudah syarat yang diperlukan bagi penyaluran Dana Otonomi Khusus Tahap II. Dalam hal ini, tidak diperlukan pertanggungjawaban penuh atas penggunaan anggaran Tahap I, tetapi cukup minimal 50 persen disertai dengan laporan kinerja yang sah.

Pentingnya Persiapan Administrasi untuk Pengelolaan Dana

Laporan yang diperlukan harus mencakup capaian keluaran serta penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur yang telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Ribka menegaskan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban semestinya tidak sulit asalkan program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan.

Dia menjelaskan bahwa syarat minimal 50 persen pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana adalah langkah yang mempermudah proses penyaluran. Dengan syarat yang lebih ringan ini, diharapkan daerah bisa lebih cepat mengajukan permintaan dana untuk kepentingan masyarakat.

Ketidaklengkapan administrasi yang disebabkan oleh 26 daerah tersebut termasuk di level provinsi hingga kabupaten/kota di berbagai wilayah. Ribka meminta agar para gubernur dan bupati segera melaksanakan tindakan nyata dalam menyelesaikan berkas yang diperlukan agar dana dapat segera disalurkan.

Urgensi Transparansi dan Akurasi Data dalam Penggunaan Dana

Salah satu aspek penting yang digarisbawahi oleh Ribka adalah perlunya transparansi dalam pengelolaan dana. Ia meminta kepala daerah untuk memastikan penggunaan data Orang Asli Papua yang akurat dan tepat sasaran, agar program-program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan Dana Otsus harus didasari pada prinsip lima pilar, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat uang, tepat pertanggungjawaban, dan berorientasi hasil. Kesemua prinsip ini merupakan komitmen untuk memperbaiki tata kelola yang sudah ada selama ini.

Ribka juga mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola harus dilakukan secara kolektif antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya kerjasama yang baik, masing-masing pihak bisa saling mendukung dan menghindari saling menyalahkan ketika menghadapi kendala.

Langkah-Langkah Mendukung Pembangunan Melalui Dana Otonomi Khusus

Sejak tahun 2025, pemerintah telah menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal pengelolaan Dana Otsus secara lebih baik. Harapannya, program yang dijalankan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat di Papua.

Pemerintah pusat telah menawarkan dukungan dan pendampingan kepada daerah-daerah yang mengalami kesulitan teknis dalam proses pengajuan dokumen. Dengan demikian, Pemda harus proaktif dalam menghubungi pemerintah pusat untuk meminta bantuan jika menemui masalah.

Ribka menegaskan komitmennya untuk membantu daerah yang memerlukan asistensi. Dalam upaya mendukung pengelolaan Dana Otsus ini, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan.