Total, sudah 12 orang dari Lokataru yang dimintai keterangan mulai staf keuangan, manajer riset, satpam, sampai anak magang. Muhammad Fadhil Alfathan, Direktur LBH Jakarta sekaligus perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), menilai arah kasus ini masih kabur.
“Karena dalam perkembangan terakhir, seluruh staf dan pemagang Lokataru juga turut diperiksa,” ucap dia. Menurutnya, secara kelembagaan, Lokataru tidak ada kaitannya dengan tuduhan bahwa ada pihak yang menghasut atau menjadi dalang kerusuhan Agustus 2025 lalu.
“Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap orang di luar Lokataru (Iqbal Ramadhan) yang sebenarnya adalah pendamping hukum Delpedro Marhaen cs,” tandas dia.
Perkembangan Terbaru Kasus Melibatkan Lokataru dan Stafnya
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah staf dari Lokataru menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menyelidiki kasus ini. Banyak yang merasa khawatir bahwa proses hukum ini bisa berujung pada efek jera bagi organisasi non-pemerintah di Indonesia.
Dalam konteks ini, Muhammad Fadhil Alfathan menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Ia merasa bahwa setiap langkah yang diambil harus berdasarkan bukti yang jelas dan valid.
Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa banyak di antara staf yang merasa tertekan akibat pemeriksaan ini. Kecemasan muncul bukan hanya dari aspek hukum, tetapi juga dampak psikologis yang dirasakan oleh para pegawai.
Dampak Hukum Terhadap Organisasi Non-Pemerintah dan Aktivis
Kasus ini dapat mempengaruhi citra organisasi non-pemerintah dan pekerja sosial di Indonesia. Banyak yang khawatir bahwa stigma negatif dapat muncul, terutama terkait dengan tuduhan yang belum terkonfirmasi.
Pentingnya dukungan publik juga tak bisa diabaikan. Jika masyarakat tidak memahami konteks atau situasi tersebut, maka bisa ada kesalahpahaman yang berlarut-larut.
Sementara itu, langkah-langkah pencegahan seperti pendidikan publik mengenai hak asasi manusia dan peran organisasi non-pemerintah menjadi sangat relevan saat ini. Memperkuat posisi organisasi ini sangat penting dalam menghadapi tantangan yang ada.
Pentingnya Praktik Keadilan dalam Proses Hukum
Ketidakpastian hukum sering kali menyeimbangkan hak asasi manusia dengan kepentingan publik. Sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa proses yang dijalani adalah adil dan transparan.
Organisasi internasional juga mulai memberikan perhatian kepada kasus ini. Mereka mengingatkan bahwa penyelesaian yang tidak adil dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem hukum.
Oleh karena itu, sikap proaktif dari semua pihak, termasuk pemerintah dan organisasi, sangat diperlukan. Ini akan membantu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi semua pihak.
