Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengungkapkan keresahannya saat Kementerian HAM yang dipimpinnya tidak mendapatkan apresiasi meskipun telah dianggap berprestasi. Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, yang berlangsung pada Rabu, 10 Juni.
Dalam kesempatan itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM telah melakukan berbagai upaya, namun respon dari pihak lain masih minim. Ia menjelaskan bahwa pentingnya dukungan serta pengakuan dari DPR agar program-program mereka dapat berjalan maksimal.
Kritikan datang dari Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, yang menilai usulan anggaran Kementerian HAM belum cukup fokus. Menurut Willy, usulan anggaran tersebut tampak lebih berorientasi pada pelayanan internal dibandingkan pada program-program yang lebih besar dan berdampak langsung.
Usulan Anggaran Kementerian HAM untuk 2027 yang Masih Minim Apresiasi
Dalam rapat tersebut, Kementerian HAM mengajukan anggaran sebesar Rp3,9 triliun untuk tahun 2027. Namun, anggaran tersebut tidak mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan, yang hanya memberikan pagu indikatif sebesar Rp728 miliar.
Anggaran yang diajukan sebenarnya menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan anggaran tahun 2026, yang berjumlah Rp718 miliar. Hal ini menunjukkan adanya penolakan dalam memenuhi kebutuhan Kementerian HAM meskipun ada upaya untuk meningkatkan alokasi dana mereka.
Mugiyanto, Wakil Menteri HAM, menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya dukungan anggaran tersebut. Ia berharap Komisi XIII dapat memberikan dukungan yang memadai agar kebutuhan kementerian dapat terpenuhi demi keperluan masyarakat.
Kritik Terkait Pendekatan Pelayanan Kementerian HAM
Ketua Komisi Willy Aditya mengingatkan pentingnya fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya sekadar internal kementerian. Menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk menunjukkan bahwa aktifis dan pekerja HAM mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.
Aditya mendorong Kementerian untuk bisa membuat skema anggaran yang lebih transparan. Ia menilai, dengan adanya kejelasan alokasi dana, masyarakat bisa lebih merasakan dampak dari program-program yang digulirkan oleh Kementerian HAM.
Lebih lanjut, Willy menegaskan bahwa banyak anggota Komisi XIII merupakan pejuang HAM. Sehingga, penilaian kinerja Kementerian HAM menjadi sangat penting bagi mereka untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.
Perlu Ada Strategi yang Jelas dalam Pengelolaan Anggaran
Pentingnya strategi yang jelas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi salah satu sorotan dalam rapat tersebut. Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan Kementerian HAM dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan program-programnya.
Wakil Menteri Mugiyanto menjelaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran diperlukan untuk menciptakan program yang lebih berdampak. Ia menambahkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memberikan lebih banyak perhatian kepada isu-isu HAM yang sedang berkembang saat ini.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara Kementerian HAM dan DPR sangat diperlukan untuk menyusun program-program yang relevan dan efektif. Dengan dukungan yang lebih baik, diharapkan Kementerian HAM dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.
