Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi masalah serius di berbagai wilayah Indonesia, menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan. Dalam konteks ini, organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia turut memberikan perhatian terhadap penanganan isu tersebut.
Walhi mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sebenarnya tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk mengusut kasus karhutla. Mereka berpendapat bahwa perlu adanya tindakan yang lebih proaktif dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kebakaran hutan.
Menurut temuan Walhi, ada sebanyak 372 perusahaan yang areal konsesinya terindikasi mengalami kebakaran di delapan provinsi antara 1 Januari hingga 6 September 2026. Data ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi.
Meningkatnya Kesadaran Akan Pentingnya Penegakan Hukum
Pihak Walhi menekankan bahwa Polri harus bersikap lebih aktif dan transparan dalam menangani kasus karhutla. Data mengenai titik panas dan perizinan seharusnya dapat diakses oleh pihak berwenang sebagai dasar penyelidikan yang lebih mendalam.
Manager Hukum dan Pembelaan Walhi Nasional, Teo Reffelsen, menjelaskan bahwa bukti-bukti terkait karhutla sering kali cepat hilang sehingga tindakan lapangan harus dilakukan segera. Penyelidikan tidak bisa berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus melacak pengendali dan penerima manfaat di korporasi.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya bersifat temporer, tetapi membawa efek jera yang lebih nyata. Selain itu, Walhi juga berharap bahwa informasi mengenai kemajuan penyidikan korporasi yang menjadi tersangka harus lebih transparan bagi publik.
Peran Negara Lain dalam Krisis Kebakaran Hutan
Di tengah masalah kebakaran hutan yang berkepanjangan, Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa negara-negara seperti Singapura dan Malaysia juga memiliki andil dalam krisis kabut asap. Pemimpin kampanye tersebut, Kiki Taufik, mendesak pemerintah kedua negara untuk mengambil tindakan nyata.
Kiki menegaskan bahwa pendekatan diplomasi yang sering kali lemah selama ini tidak memberikan solusi yang efektif. Kepentingan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, dan langkah nyata harus diambil untuk mengatasi masalah kebakaran hutan.
Sejumlah perusahaan yang menyebabkan kabut asap, tegasnya, terkait dengan entitas di Singapura dan Malaysia. Bahkan, beberapa ekspansi usaha yang merusak lingkungan diduga mendapatkan dukungan dana dari lembaga keuangan di Singapura.
Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Karhutla
Pemerintah Indonesia juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kiki menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap perusahaan perkebunan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran berulang kali. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut.
Ia menggarisbawahi bahwa selama ini, korporasi telah meraup keuntungan dari aktivitas yang merusak lingkungan tanpa ada pertanggungjawaban yang memadai. Ketidakadilan ini sering kali dialami oleh petani kecil yang dijadikan kambing hitam atas kebakaran hutan.
Sistem regulasi yang kurang ketat telah memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengeksploitasi lahan, yang pada gilirannya menyulut masalah kebakaran. Kiki mendorong pemerintah untuk membuka data konsesi yang terbakar agar publik bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab secara tepat.
Pernyataan Pejabat Terkait Kasus Kebakaran Hutan
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan adanya indikasi keterlibatan perusahaan asing dalam kebakaran hutan. Ia menyebutkan perlunya tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar peraturan.
Prabowo meyakinkan publik bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menangani kasus kebakaran hutan secara serius, meskipun kritik dari negara-negara tetangga kerap datang menyoroti masalah ini. Ada kebutuhan untuk menegaskan tanggung jawab yang seimbang di antara berbagai pihak.
Menteri Kehutanan juga menyatakan bahwa 99 persen kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia. Ia menegaskan bahwa izin terhadap perusahaan yang terlibat karhutla sedang dalam proses peninjauan dan bisa saja dibekukan.
Langkah-langkah pemulihan lingkungan dalam jangka panjang juga menjadi perhatian penting. Pemerintah diminta untuk tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem yang telah rusak secara lebih efektif.
