Dorong Kebijakan Afirmatif untuk Tarif Cukai Rokok Golongan III

Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, baru-baru ini menyampaikan pentingnya mempertimbangkan kebijakan afirmatif untuk industri hasil tembakau golongan III dalam pembuatan kebijakan cukai. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kelangsungan pabrik rokok skala kecil dan menengah serta meningkatkan loyalitas terhadap penggunaan cukai resmi.

Said menegaskan bahwa perlu dilakukan penyederhanaan struktur tarif cukai, terutama untuk golongan III, dengan memperhatikan karakteristik industri rokok yang sangat beragam di Indonesia. Penyederhanaan yang terlalu drastis dapat menyebabkan tantangan bagi produsen rokok kecil dan menengah untuk bertahan.

Contohnya, di Madura, terdapat banyak pabrik rokok yang menghasilkan berbagai produk dengan kapasitas produksi yang beragam. Said mengungkapkan bahwa pemahaman mendalam tentang karakter dan variasi industri rokok di daerah tersebut menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang tepat.

Implikasi Kebijakan Cukai bagi Pabrikan Rokok Kecil dan Menengah

Said menilai bahwa penyederhanaan tarif cukai yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan justru dapat memperberat beban bagi produsen rokok kecil. Dalam situasi ekonomi yang belum stabil, industri hasil tembakau masih memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor cukai.

Di Madura, industri hasil tembakau diketahui mempekerjakan lebih dari 186 ribu tenaga kerja secara langsung. Kendati demikian, angka tersebut tidak termasuk pekerja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di sektor hilir yang sangat bergantung pada keberadaan industri ini.

Said menambahkan bahwa jika struktur tarif cukai terlalu sederhana, hal itu justru akan menyulitkan produsen dalam menjalankan usaha mereka. Dalam kondisi saat ini, pabrikan rokok berkontribusi pada penerimaan negara dan menyerap banyak tenaga kerja.

Pentingnya Kebijakan Afirmatif bagi Pabrikan Golongan III

Dalam konteks ini, Said mengusulkan perlunya kebijakan afirmatif bagi pabrikan di golongan III. Ia percaya bahwa langkah ini dapat memberi ruang bagi berbagai jenis usaha rokok kecil untuk beroperasi secara legal. Penggunaan pita cukai resmi dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan industri rokok kecil di tanah air.

Said menyoroti masalah tinggi tarif cukai yang sering kali menghambat kemampuan produsen baru untuk bersaing. Mayoritas pabrikan golongan III yang beroperasi di bawah 20 tahun sering kesulitan memperoleh market share yang stabil.

Dia mengatakan, “Maka, bisa dimaklumi banyak di antara mereka yang memilih untuk menggunakan tarif cukai palsu”. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh industri, terutama bagi pabrikan yang baru berdiri.

Usulan Insentif untuk Mendorong Kepatuhan Cukai

Sebagai solusi, Said mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif tarif cukai sebesar Rp300 per batang khusus untuk pabrikan golongan III yang berusia di bawah 20 tahun. Ia berpendapat bahwa langkah ini akan mendorong pelaku usaha untuk beralih menggunakan cukai resmi.

Dengan memberikan kemudahan melalui kebijakan ini, Said yakin dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai. Hal ini sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pabrikan rokok kecil.

“Kebijakan ini akan memfasilitasi mereka untuk beroperasi tanpa rasa ketakutan terhadap penegakan hukum yang ketat,” ujarnya lebih lanjut. Insentif yang diusulkan diharapkan dapat membalikkan kecenderungan pelaku usaha memilih jalan pintas melalui cukai palsu.