DPR Siapkan Aturan Mengenai Polisi yang Terafiliasi dengan Ormas di RUU Polri

Komisi III DPR tengah mempertimbangkan revisi Undang-Undang Polri yang mencakup larangan bagi anggota Polri untuk bergabung dengan organisasi kemasyarakatan. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat netralitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya dan menghindari afiliasi politik yang bisa mempengaruhi kinerjanya.

Wacana ini muncul setelah adanya rapat yang membahas RUU Polri yang masih dalam tahap penyerapan aspirasi. Dalam rapat tersebut, para anggota DPR mengundang akademisi untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam mengenai masalah ini.

Kepala Komisi III DPR, Habiburokhman, mengemukakan pandangannya tentang pentingnya menjaga independensi anggota Polri. Ia ingin agar anggota Polri tidak hanya netral dalam kegiatan politik praktis, tetapi juga bebas dari pengaruh organisasi lainnya.

Perlunya Revisi Terhadap Kebijakan Polri Saat Ini

Kebijakan Polri yang berlaku saat ini sudah mengatur larangan keterlibatan anggota dalam organisasi lain. Namun, Habiburokhman merasa bahwa pemahaman kita mengenai netralitas harus diperluas sehingga tidak hanya mengacu pada tindakan politik praktis semata.

Menurut Habib, posisi kepemimpinan di Polri harus diperjelas agar semua anggota dapat dianggap ‘milik bersama’ oleh semua elemen masyarakat. Dengan begitu, setiap polisi dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan bertanggung jawab, tanpa tekanan dari kelompok tertentu.

Rapat tersebut juga menggali kemungkinan apakah seorang anggota Polri dapat benar-benar memiliki posisi independen dan terlepas dari afiliasi organisasi lain. Hal ini menjadi sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat meningkat.

Pandangan Para Akademisi Terhadap Etnisitas dan Netralitas

Guru Besar dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menyatakan bahwa usulan pelarangan ini bisa menjadi langkah visioner. Dalam sejarahnya, belum pernah ada diskusi yang mendalam mengenai independensi anggota Polri dari organisasi tertentu.

Meski begitu, Cecep menegaskan perlunya pengaturan independensi Polri, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan kepolisian. Dia juga menambahkan bahwa pengaturan tersebut tidak harus terikat dalam pasal-pasal yang rumit, tetapi cukup dicatat sebagai panduan.

Berdasarkan peraturan yang ada, anggota Polri memang dilarang menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang tujuan dan dampak dari aturan tersebut sangat diperlukan.

Regulasi yang Mengatur Partisipasi Anggota Polri

Dalam masyarakat, banyak yang belum mengetahui bahwa ada peraturan tentang kode etik anggota Polri mengenai keterlibatan dalam organisasi. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan dengan jelas bahwa anggota Polri dilarang menjadi anggota organisasi yang dilarang dan partai politik.

Selain itu, peraturan lama, yaitu Perpol 14/2011, juga memiliki pasal serupa yang melarang keseluruhan keterlibatan anggota Polri tanpa persetujuan pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah netralitas dan independensi merupakan isu yang telah ada sejak lama, tetapi belum sepenuhnya diatasi.

Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana implementasi aturan-aturan tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat celah yang memungkinkan anggota Polri untuk terlibat dalam aktivitas politik, sehingga pengawasan yang lebih ketat diperlukan.