170 Ribu Anak di Sulsel Tidak Sekolah, Mayoritas Usia SMA Memilih Bekerja

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan bahwa jumlah anak tidak sekolah di wilayahnya masih cukup tinggi, melebihi 170 ribu berdasarkan data terbaru dari Pusat Data dan Teknologi Informasi. Kenaikan angka ini menjadi sebuah peringatan bahwa tantangan di sektor pendidikan masih besar dan membutuhkan perhatian serius.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Mustakim, menjelaskan bahwa data tersebut diambil dari integrasi Data Pokok Pendidikan untuk jenjang SD hingga SMA, serta data dari Kementerian Agama untuk madrasah. Situasi ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak-anak yang terputus dari jalur pendidikan mereka.

“Data terbaru menunjukkan bahwa ada 170.429 anak yang tidak bersekolah, sedikit menurun dari angka sebelumnya,” ungkap Mustakim. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang kecil, namun masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Jumlah Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Selatan Masih Tinggi

Menurut Mustakim, dari total jumlah anak tidak sekolah tersebut, sekitar 48.094 anak sudah melalui proses verifikasi lapangan. Ini dilakukan dengan melibatkan operator desa di berbagai kabupaten dan kota untuk mengumpulkan data yang akurat. Hasil verifikasi ini menunjukkan adanya beragam alasan mengapa anak-anak tidak melanjutkan pendidikan mereka.

Beberapa alasan yang terungkap antara lain adalah keengganan untuk bersekolah, faktor ekonomi, jarak yang jauh menuju sekolah, serta adanya anak yang sudah bekerja. “Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab utama tingginya angka anak tidak sekolah di provinsi ini,” jelas Mustakim.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kelompok usia remaja, khususnya antara 15 hingga 18 tahun, merupakan penyumbang terbesar dari angka anak tidak sekolah. Di usia ini, banyak anak yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Penyebab Utama Anak Tidak Melanjutkan Pendidikan

Mustakim juga menambahkan bahwa pada usia SMA, banyak anak mulai mencari nafkah. Beberapa di antaranya membantu orang tua sebagai buruh tani atau bekerja sebagai tukang. “Mereka merasa sudah bisa berpenghasilan sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah,” ujarnya. Ini menciptakan fenomena di mana pendidikan menjadi pilihan kedua setelah kebutuhan untuk bertahan hidup.

Walaupun tidak ada data resmi tentang siswa yang dikeluarkan dari sekolah, banyak kasus terjadi karena siswa tidak melaporkan perpindahan ke pendidikan nonformal seperti Paket B atau C. Akibatnya, mereka tetap tercatat sebagai anak tidak sekolah.

Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk menekan angka anak tidak sekolah dengan menyiapkan berbagai strategi inovatif. Salah satunya adalah program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang direncanakan untuk mulai diuji coba pada tahun 2026 mendatang.

Strategi untuk Mengatasi Masalah Anak Tidak Sekolah

“Melalui PJJ, anak-anak tetap dapat belajar tanpa harus pergi ke sekolah. Mereka hanya perlu menggunakan ponsel untuk mengikuti kelas dan tetap terdaftar di sekolah induk,” jelas Mustakim mengenai inisiatif ini. Program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang terpaksa tidak bersekolah karena berbagai alasan.

Program PJJ ini direncana akan diujicobakan di tiga daerah dengan angka anak tidak sekolah yang tinggi, yaitu Makassar, Gowa, dan Bone. Dukungan dari sekolah induk dan tenaga pengajar yang terlatih juga menjadi bagian penting dari implementasi program ini.

Selain itu, Mustakim juga menekankan pentingnya keberadaan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan yang lebih tidak mampu. “Sekolah rakyat ini menjadi cara untuk mengurangi angka anak tidak sekolah, terutama bagi mereka yang memiliki alasan ekonomi,” ungkapnya.

Target Pemulihan Anak ke Sistem Pendidikan

Hingga April 2026, diperkirakan sekitar 58 ribu hingga 60 ribu anak akan berhasil dikembalikan ke dalam sistem pendidikan. Pemerintah menargetkan angka pemulihan ini untuk terus meningkat. “Kami menargetkan sekitar 80 ribu anak bisa kembali bersekolah tahun ini, dan jumlahnya akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya,” kata Mustakim penuh optimisme.

Dengan strategi yang tepat, diharapkan bahwa masa depan pendidikan di Sulawesi Selatan dapat menjadi lebih baik. Tindakan cepat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder pendidikan akan sangat membantu dalam mencapai target tersebut.

Usaha yang gigih untuk mengurangi angka anak tidak sekolah ini menjadi indikator penting kemajuan pendidikan di daerah ini. Dengan semua langkah yang sudah diambil, diharapkan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.