Dipajaki Tidak Menjadi Jaminan Halal

Menteri Agama mengungkapkan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi cryptocurrency tidak menunjukkan dukungan pemerintah terhadap semua aktivitas yang terjadi dalam sektor tersebut. Sebaliknya, pajak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan mengawasi berbagai aktivitas di bidang yang memiliki risiko tinggi bagi masyarakat.

Narasumber menekankan bahwa keputusan tentang status halal atau haram suatu cryptocurrency sepenuhnya menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika merujuk pada keputusan MUI yang dikeluarkan pada 2021, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dinyatakan haram karena mengandung ketidakpastian dan risiko yang berbahaya.

Dalam keputusan yang sama, MUI juga menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency bertentangan dengan Undang-Undang tentang Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pajak dikenakan, itu bukan representasi dari legitimasi penggunaan kripto.

Pentingnya Pajak dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

Menteri Agama menegaskan bahwa pengenaan pajak pada transaksi kripto harus dilihat sebagai bentuk pengawasan yang lebih ketat dan bukan sebagai dukungan terhadap praktik yang dianggap haram. Tujuan utama dari pajak adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam dunia yang penuh risiko ini.

Namun, Nasaruddin menambahkan bahwa ada pengecualian dalam hal ini, di mana MUI memperbolehkan kripto diperdagangkan sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat tertentu. Ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset digital di negara ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kewenangan untuk memberikan fatwa terkait halal dan haram tetap berada pada otoritas keagamaan. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat memutuskan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak; hal ini sepenuhnya dipercayakan kepada para ulama.

Kemungkinan Perubahan Status Halal Cryptocurrency di Masa Depan

Narasumber mengungkapkan bahwa status halal-haram cryptocurrency bersifat dinamis. Jika beberapa kondisi dan ketentuan terpenuhi, tidak tertutup kemungkinan bahwa cryptocurrency dapat dianggap halal di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang erat antara pemerintah dan ulama untuk mengawasi perkembangan ini dengan baik.

Nasaruddin menekankan pentingnya komunikasi antara lembaga pemerintah dan Majelis Ulama agar keputusan yang diambil dapat saling mendukung dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, semua pihak dapat lebih memahami dan mengatasi isu-isu yang kompleks dalam dunia cryptocurrency.

Sebagai catatan, awalnya cryptocurrency diperlakukan sebagai komoditas dan dikenakan pajak. Namun, dengan adanya perubahan regulasi yang akan mulai berlaku, pengaturan terkait aset keuangan digital akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 2025.

Regulasi dan Pajak atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

Sebagaimana diatur dalam peraturan terbaru, klasifikasi aset kripto berubah dari komoditas menjadi aset keuangan yang setara dengan surat berharga. Hal ini merubah cara pengenaan pajak yang sebelumnya berlaku, sesuai dengan sejumlah peraturan yang diperbarui.

Sementara surat berharga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi cryptocurrency di masa lalu memiliki kewajiban pajak berbeda. Transaksi kripto yang diawasi oleh Bappebti memiliki tarif pajak berbeda dibandingkan transaksi di luar pengawasannya.

Berdasarkan peraturan terbaru ini, mulai 1 Agustus 2025, transaksi jual beli cryptocurrency akan mengalami perubahan signifikan. Transaksi ini tidak akan dikenakan PPN lagi dan hanya akan diberlakukan pajak penghasilan dengan tarif tertentu.