DPRD Jabar Akan Uji Publik Usulan Nama Provinsi Tatar Sunda

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa semua wilayah di Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari Tatar Sunda. Hal ini disampaikan dalam konteks usulan untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Jabar.

Pernyataan tersebut muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran beberapa pihak yang merasa bahwa penggantian nama ini akan mengabaikan keberagaman budaya di wilayah Jawa Barat. Rahmat menekankan bahwa semua daerah dalam provinsi tersebut adalah bagian dari satu kesatuan budaya Sunda.

“Tidak ada wilayah non-Sunda. Semua yang ada dalam cakupan Provinsi Jawa Barat sekarang ini semuanya wilayah Sunda,” ungkap Rahmat di sela-sela diskusi mengenai isu ini.

Kekhawatiran atas usulan tersebut diungkapkan oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama mereka yang berasal dari wilayah Pantai Utara seperti Cirebon dan Indramayu. Mereka takut bahwa nama “Provinsi Sunda” tidak mencerminkan keragaman identitas budaya yang ada di daerah tersebut.

Rahmat menyatakan bahwa DPRD tidak akan melakukan pembahasan secara sepihak. Seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda, akan dilibatkan dalam proses ini agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih inklusif.

Proses Rencana Perubahan Nama Provinsi dan Konsultasi Publik

Menurut Rahmat, keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting. Ini dimaksudkan agar usulan perubahan nama provinsi dapat dijadikan landasan akademis dan aspirasi publik yang kuat. Pada tahap ini, DPRD berencana untuk melakukan penyempurnaan naskah akademik yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik di seluruh kabupaten dan kota.

Ia juga menyatakan bahwa mereka akan melibatkan 120 anggota DPRD dalam survei untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Ini menunjukkan komitmen DPRD untuk menyusun pembahasan yang lebih matang dan berbasis data dari keberagaman pendapat di masyarakat.

Proses pembahasan usulan ini masih panjang, dan DPRD tengah menyusun skema pembahasan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Tindakan ini menunjukkan bahwa DPRD berupaya untuk mengedepankan suara masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Usulan Perubahan Nama

Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang salah mengartikan sikap DPRD setelah rapat kerja dengan tim pengusul. Buky menekankan bahwa DPRD belum menyetujui perubahan nama, tetapi setuju untuk mengkaji usulan ini lebih lanjut.

“Banyak yang beranggapan bahwa DPRD setuju. Padahal, itu salah. Setuju untuk dibahas, bukan untuk diganti,” tegas Buky. Artinya, mereka masih dalam tahap mendengar aspirasi masyarakat, bukan dalam tahap persetujuan akhir.

Dia menambahkan bahwa DPRD seharusnya menjalankan fungsi kelembagaannya yaitu menerima dan membahas aspirasi masyarakat. Namun, ia juga mengakui bahwa masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembahasan ini.

Tantangan Sosial dalam Usulan Perubahan Nama Provinsi

Buky menilai bahwa tantangan terbesar dari wacana ini adalah aspek sosiologis. Jawa Barat dihuni oleh berbagai kelompok budaya dan etnis, yang tentunya memiliki latar belakang dan tradisi yang beragam. Hal ini menimbulkan kerumitan dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

“Masalah sosiologis itu harus diselesaikan secara komprehensif dengan masyarakat dari berbagai daerah,” ujarnya. Buky menekankan perlunya dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok budaya di wilayah tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa respons dari masyarakat, khususnya dari tokoh-tokoh di Cirebon, yang berkaitan dengan keinginan untuk membentuk daerah otonomi baru. Usulan perubahan nama ini tampaknya menyentuh aspirasi yang lebih luas dari sebuah komunitas yang ingin lebih mandiri.