Ombudsman baru-baru ini menemukan temuan mencengangkan di Lapas Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada dua kali inspeksi mendadak yang dilakukan, tim Ombudsman menemukan adanya fasilitas mewah yang tidak seharusnya ada di lingkungan lapas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai transparansi dan keadilan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Dengan adanya bangunan yang berfasilitas lengkap di dalam lapas, muncul isu serius tentang pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Penemuan ini memberikan gambaran bagaimana seharusnya lembaga pemasyarakatan melaksanakan fungsi rehabilitasi, bukan justru memberi ruang bagi praktik yang merugikan.
Berikut ini adalah beberapa fakta menarik yang berhasil ditemukan tentang fasilitas mewah di Lapas Cibinong berdasarkan laporan dari Ombudsman. Temuan ini telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat umum.
Ditemukan Hunian Mewah dengan Fasilitas Lengkap
Dalam laporan Ombudsman, Syafrida Rachmawati Rasahan, salah satu anggotanya, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti ruang tamu, ruang tidur, serta dapur. Fasilitas ini mencakup peralatan rumah tangga dan televisi, menciptakan suasana yang mirip dengan hunian mewah.
Menariknya, salah satu penghuni yang berstatus narapidana mengaku membayar sejumlah uang untuk bisa menempati fasilitas tersebut. Namun, saat tim Ombudsman meminta keterangan lebih lanjut, mereka terhalang oleh petugas lapas yang mendatangi lokasi.
Syafrida menambahkan bahwa bangunan mewah ini telah ada kurang lebih selama satu tahun. Pihak Ombudsman berencana untuk mendalami informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas tersebut.
Fasilitas Gym dan Rencana Minigolf di Lapas
Selain hunian yang mewah, tim Ombudsman juga menemukan bahwa terdapat fasilitas gym yang tengah dibangun dan ada rencana untuk pembangunan minigolf di area tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi para narapidana, meskipun itu menimbulkan keraguan akan keadilan dalam lingkungan penegakan hukum.
Ombudsman menemukan kulkas yang berisi berbagai minuman keras di salah satu kluster di lapas ini, menambah kompleksitas permasalahan. Temuan ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran serius yang terjadi di dalam lingkungan yang seharusnya menjalankan fungsi rehabilitasi.
Dengan adanya fasilitas-fasilitas semacam ini, tentu memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan bagi semua narapidana tanpa diskriminasi. Siapa yang berhak untuk merasakan kemewahan, sementara yang lain hanya mendapatkan fasilitas dasar?
Ditemukan Mobil Mewah di Dalam Lapas
Pengamat Ombudsman mencatat bahwa beberapa mobil mewah juga ditemukan di area kluster Lapas Cibinong. Beberapa jenis mobil seperti Alphard dan Fortuner terlihat terparkir di garasi, yang semakin memperkuat dugaan adanya praktik ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
Ombudsman saat ini sedang berupaya mencari tahu siapa pemilik mobil-mobil mewah tersebut. Mereka berencana untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mendapatkan informasi yang lebih jelas.
Penemuan ini tentu menciptakan sorotan tajam dari masyarakat, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam operasional lembaga pemasyarakatan. Publik menuntut agar pihak-pihak berwenang bertanggung jawab atas situasi ini.
Pihak Lapas Menolak untuk Diperiksa
Selama tahun 2026, Ombudsman telah melakukan dua kali inspeksi di Lapas Cibinong namun mendapat penolakan dari pihak lapas. Diberitakan, tim tidak diizinkan untuk masuk, dan pada salah satu kesempatan terjadi cekcok antara tim Ombudsman dan petugas lapas.
Keberatan dan penolakan yang dialami oleh tim Ombudsman ini menambah keraguan akan transparansi dan integritas dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menutupi kondisi sebenarnya di dalam lapas.
Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk peninjauan kembali prosedur dan kebijakan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan agar tidak mencederai prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan.
Akses Keluar yang Terhubung dengan Permukiman Warga
Ombudsman juga menemukan adanya dua akses keluar yang terhubung dengan permukiman warga di bagian belakang lapas. Akses ini hanya dibatasi oleh semak dan rumpun bambu, yang berpotensi memberikan kesempatan bagi narapidana untuk keluar masuk tanpa pengawasan.
Ombudsman telah menyerukan agar akses ini ditutup secara permanen untuk menghindari risiko keamanan yang tinggi. Keberadaan akses tersebut jelas menciptakan celah bagi pelanggaran yang lebih lanjut di dalam sistem.
Pihak berwenang diharapkan segera mengambil tindakan untuk meningkatkan pengamanan demi menjaga integritas sistem dan mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius.
Panggilan untuk Merobohkan Fasilitas Mewah dalam Waktu Satu Bulan
Menyusul penemuan mencengangkan ini, Ombudsman mendesak pihak lapas untuk merobohkan bangunan mewah dan semua fasilitas yang tidak semestinya dalam waktu satu bulan. Tindakan korektif ini penting untuk menegakkan kembali prinsip keadilan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Syafrida mengungkapkan bahwa tindakan perobohan menjadi salah satu langkah untuk dikomunikasikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini akan menjadi indikator untuk memperbaiki sistem agar lebih efektif ke depannya.
Ombudsman berencana melakukan inspeksi kembali dalam waktu dekat untuk memastikan bahwa rekomendasi mereka dilaksanakan dengan baik. Ini adalah langkah awal bagi upaya memperbaiki sistem pemasyarakatan yang seharusnya bisa berfungsi secara adil dan transparan.
