Hak Angket Bupati Gowa Dilaporkan ke Bareskrim, Dinilai Masalah Privat

Proses hak angket terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menarik perhatian publik setelah dilaporkannya ke Bareskrim Polri pada Kamis (2/7). Aduan ini berasal dari kuasa masyarakat Gowa, yang merasa bahwa materi dari pansus telah melampaui batas, termasuk dugaan tindak asusila yang disiarkan secara langsung.

Kuasa hukum masyarakat Gowa, Muallim Bahar, memaparkan tiga poin utama dalam laporan tersebut. Pertama, ada dugaan penyalahgunaan anggaran oleh pansus hak angket DPRD Gowa, yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Poin kedua menyangkut siaran langsung mengenai dugaan asusila, yang dinilai terlalu melanggar privasi. Sementara itu, poin ketiga adalah tentang penyebaran informasi hoaks yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Peran Kuasa Hukum dalam Mengawasi Proses Hukum

Muallim Bahar menegaskan bahwa mereka bertindak sebagai kuasa masyarakat Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan yang mereka ajukan ke Mabes Polri mengisyaratkan perlunya pengawasan yang ketat dalam setiap langkah proses hak angket.

Menurutnya, sikap transparansi dan akuntabilitas dalam pemanggilan saksi hingga penyampaian informasi sangatlah penting. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa aspek-aspek yang dibahas seharusnya tidak disiarkan secara terbuka sebelum keputusan hukum diambil.

Ini demi menjaga integritas hukum dan menghormati hak privasi individu yang terlibat. Baginya, memperdebatkan hal-hal yang bersifat pribadi di forum publik adalah sebuah kesalahan yang tidak dapat dibenarkan.

Imbas Siaran Langsung Terhadap Proses Hukum

Lebih lanjut, Muallim mengungkapkan keheranannya terhadap keputusannya untuk membuka materi dugaan asusila dalam forum pansus. Ia percaya bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang biasa diterapkan di pengadilan.

Sidang pengadilan untuk kasus asusila biasanya ditutup untuk menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat, namun tidak demikian dengan sidang pansus. Hal ini jelas melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan penilaian Muallim, hal ini seharusnya tidak terjadi, dan ia menganggap bahwa institusi DPRD Gowa telah menyalahi aturan. Proses hukum yang seharusnya transparan malah berubah menjadi sorotan publik yang tidak perlu.

Pernyataan Bupati Gowa Mengenai Hak Angket

Dari sisi lain, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, juga mengungkapkan keberatannya terhadap pembahasan pansus yang dinilai terlalu kredibel memasuki ranah pribadi. Ia menyatakan bahwa kewenangan DPRD seharusnya terbatas pada aspek-aspek kebijakan publik.

Hak angket DPRD Gowa mencakup beberapa isu serius seperti dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terkait dengan pencabutan beasiswa doktoral dan dugaan penyimpangan dalam pengadaan seragam sekolah gratis. Ini merupakan isu yang sangat sensitif dan harus ditangani dengan hati-hati.

Selain itu, Sitti Husniah juga menekankan pentingnya penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tetap berfokus pada kebijakan publik. Ia berharap sidang bisa berlanjut tanpa mengganggu privasi individu.