Uji Formil UU Polri Baru oleh Peneliti dan Aktivis Mahasiswa di MK

Seorang peneliti sekaligus aktivis mahasiswa telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang baru disahkan. Undang-undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang telah memicu kontroversi dalam proses pembentukannya.

Pemohon dalam kasus ini adalah Zulfikar Putra Utama, seorang peneliti di Lembaga Indonesia Parliamentary Center, dan Muhammad Ezra Suhaeri, mahasiswa aktif sekaligus Ketua Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keduanya berperan penting dalam mendalami aspek legal dalam pengesahan undang-undang ini.

Pada sidang pendahuluan yang diadakan di Mahkamah Konstitusi, mereka mengajukan permohonan untuk menguji dasar hukum formil UU Polri yang dianggap melanggar ketentuan UUD 1945. Permohonan ini menjadi penting karena menyangkut prinsip-prinsip demokrasi dan keterlibatan publik.

Pemahaman mengenai Proses Pembentukan UU di Indonesia

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia adalah hal yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan. Ada lima tahap utama dalam pembentukan undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setiap tahap memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas.

Salah satu tahapan kritis adalah pengharmonisasian, di mana rancangan undang-undang disesuaikan dengan regulasi dan hukum yang sudah ada. Ini penting untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi dalam sistem hukum nasional. Tanpa tahapan ini, undang-undang yang disahkan berpotensi memiliki masalah hukum di kemudian hari.

Pemohon mengklaim bahwa dalam kasus UU Polri, tahapan pengharmonisasian diabaikan. Mereka menuturkan bahwa proses legislasi menjadi cacat jika tidak dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Alasan Permohonan untuk Menguji UU Polri

Para pemohon mendasari gugatan mereka pada dugaan bahwa penciptaan UU Polri tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan. Mereka menyatakan bahwa terdapat pelanggaran serius dalam hal keterlibatan publik dan asas keterbukaan. Setiap undang-undang seharusnya dibentuk melalui dialog yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain.

Separuh dari tujuan pengharmonisasian adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka regulasi yang dihasilkan bisa jadi tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam argumennya, pemohon menyebut bahwa RUU Polri seharusnya mendapat masukan dari berbagai aspek sebelum disahkan. Tanpa proses yang transparent, masyarakat tidak mendapat kesempatan untuk memberikan pandangan atau masukan yang konstruktif.

Reaksi Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan

Mahkamah Konstitusi telah memulai proses mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Ketua MK Suhartoyo memberikan catatan penting terkait legal standing pemohon sehingga mereka diminta untuk menjelaskan posisi hukum mereka lebih lanjut. Ini menunjukkan perhatian serius dari MK terhadap kasus ini dan makna lebih dalam yang terkandung dalam setiap argumennya.

Hakim konstitusi juga menyoroti pentingnya mencantumkan informasi relevan dalam permohonan, termasuk relasi dengan undang-undang lain seperti UU Cipta Kerja. Selain itu, dengan fokus pada legalitas, sidang ini dapat membuka diskusi lebih luas mengenai dasar hukum yang mengatur proses pembentukan undang-undang.

Waktu yang diberikan oleh MK untuk memperbaiki permohonan menunjukkan bahwa kasus ini dianggap signifikan, dan dapat memengaruhi perkembangan hukum di masa mendatang. Hal ini juga menandakan bahwa setiap langkah dalam proses legislasi harus terus diawasi demi kepentingan umum.